Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
REMBANG, SWARAJOMBANG– SMP Negeri 5 Rembang terpaksa mengembalikan 736 porsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG), Rabu (1/10/2025) pagi. Alasannya, nasi yang diterima bertekstur lengket dan berair.
Anggota Satgas MBG Kabupaten Rembang, dr. Maria Rehulina menegaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, nasi tersebut memang belum basi, tetapi kualitasnya berisiko. “Setelah dicek nasi belum basi, tapi teksturnya berair, bisa dibilang beresiko. Pasalnya makanan ini akan dimakan pukul 11.30 WIB,” ujarnya.
Wakil Kepala SMPN 5 Rembang, Indri Lestari, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, guru yang mencoba makanan menemukan rasa nasi sudah tidak enak. “Setelah dicek dan dicicipi guru, tekstur nasi berair dan lengket. Termasuk, dari segi rasa ada yang sudah tidak enak,” katanya.
Netizen Sorot Bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Lantai 2, 3 dan 4 Melet
Pemerintah pusat maupun daerah menegaskan, pengawasan terhadap MBG akan terus dilakukan. Program ini dinilai penting untuk memastikan kecukupan gizi bagi anak-anak sekolah, meski di lapangan masih ditemui berbagai kendala yang harus diperbaiki.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan.
Ia mendesak agar implementasi MBG segera dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya terkait anggaran, tetapi juga kualitas dan standar penyedia pangan.
Alasan Alat Berat Tidak Dipakai dalam Evakuasi Ponpes Al Khoziny yang Ambruk
“Kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi, tidak hanya anggaran, tapi misalnya juga pada ekspert yang menangani soal bisnis,” ujar Said dalam pernyataannya yang diunggah akun Instagram MoncongPublik, Rabu (1/10/2025).
Ia menyinggung jumlah SPPG yang memiliki lisensi higienis dan sanitasi masih sangat rendah. Dari 5.823 penyedia, hanya 34 yang tercatat memiliki sertifikasi resmi.
“Dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi sertifikat higienis dan sanitasi kan tidak lebih hanya 34 SPPG, istilahnya dapur MBG lah ya, hanya 34 dapur” ungkapnya.
Said juga menyoroti skema penyediaan makanan. Menurutnya, pembagian porsi ke SPPG sebanyak 3000 porsi terlalu besar,.
Gak ini menyebabkan proses pembuatan dan distribusi menjadi tidak efisien. Ia menilai lebih baik jika satu SPPG cukup untuk melayani seribu anak agar rantai pasokan lebih terkendali.
Kasus di Rembang ini menjadi alarm bagi pelaksana program MBG, bahwa perbaikan sistem distribusi dan pengawasan mutu makanan harus segera dilakukan agar tujuan awal meningkatkan gizi siswa benar-benar tercapai.***
