Penulis: Hadi S. Purwanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid menyatakan seceara tegas tidak setuju ada Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU). Ia menilai, hal tersebut tidak perlu dilakukan.
“Buat saya, sikap saya jelas. Nggak perlu ada MLB-MLB-an,” kata Yenny di Kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Desember 2024, seperti dilansir instagram@kumparan. Hal itu merespon adanya rencana sejumlah tokoh NU untuk melakukan MLB.
Ia menilai, jika ada masalah atau aspirasi yang ingin disampaikan terkait kepemimpinan NU, hanya perlu diselesaikan dengan musyawarah. “NU itu bukan organisasi politik. NU itu ormas. Kalau mau yang luar biasa-luar biasa itu tempatnya di organisasi politik. Jadi di NU nggak usah ada MLB-MLB-an,” tegasnya.
Menurutnya, yang terdampak ada MLB ini justru adalah pengurus NU yang berada di daerah-daerah. Mereka mesti menyaksikan elitnya terpecah.
Kubu yang mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB) di Nahdlatul Ulama (NU) terdiri dari sejumlah pengurus dan kiai yang memandang perlu ada evaluasi terhadap kepemimpinan saat ini. Di antara mereka adalah:
- KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) – Koordinator Presidium Muktamar Luar Biasa, yang mengklaim telah mendapatkan dukungan dari banyak pengurus cabang dan wilayah NU di seluruh Indonesia, termasuk 326 Pengurus Cabang NU (PCNU) dan 23 Pengurus Wilayah NU (PWNU)
- Kiai Marzuki Mustamar – Mantan Ketua PWNU Jawa Timur, yang juga hadir dalam pertemuan di Bangkalan untuk mendukung MLB
- Kiai Imam Jazuli – Salah satu kiai yang turut dalam pertemuan tersebut, menunjukkan dukungan terhadap inisiatif MLB
- Kiai-kiai lainnya – Sejumlah kiai dan ulama dari berbagai daerah yang berkumpul di Bangkalan juga menyatakan dukungan terhadap MLB dan membentuk Presidium Penyelamat NU untuk menyikapi masalah internal di PBNU.
Mereka berpendapat bahwa MLB diperlukan untuk mengatasi berbagai isu yang ada dalam organisasi dan memastikan bahwa NU tetap berpegang pada prinsip-prinsip pendiriannya tanpa terjebak dalam politik praktis.**