Menu

Mode Gelap

Headline

Uang Rp 2,6 Miliar Dibungkus Karung Hijau, Barang Bukti yang Dirampas KPK Saat OTT di Pati

badge-check


					Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan dalam acara konferensi pers, di KPK, Selasa, 20 Januari 2026, tentang OTT di Pati. Foto: sinpo Perbesar

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan dalam acara konferensi pers, di KPK, Selasa, 20 Januari 2026, tentang OTT di Pati. Foto: sinpo

Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno

 JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 2,6 miliar yang dibungkus karung hijau saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 19-20 Januari 2026 di lingkungan Pemkab Pati, Jawa Tengah.

Dana itu berasal dari pemerasan calon perangkat desa melalui jaringan Bupati Sudewo (SDW) dengan tarif Rp 125-225 juta per orang.

KPK menetapkan empat tersangka: Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis Sumarjiono (JION), serta Kepala Desa Sukorukun Karjan (JAN).

Menurut penyidik KPK, uang pecahan Rp 50.000-Rp 100.000 itu dikumpulkan secara bertahap dari delapan kepala desa di Kecamatan Jakenan hingga 18 Januari 2026.

Dana berasal dari calon perangkat desa yang membayar demi lolos seleksi, lalu digabungkan secara acak ke dalam karung hijau karena volume besar sulit dibawa.

Pada 19 Januari 2026, tim KPK menggerebek saat proses penyerahan hampir rampung. Uang yang semula berantakan dan diikat karet itu diamankan dari penguasaan keempat tersangka.

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan saat konferensi pers 20 Januari 2026 bahwa karung hanya alat praktis “seperti membawa beras”, bukan penyamar, dengan total 17 balok uang dipamerkan sebagai bukti.

Rantai distribusi direncanakan bertahap: JION dan JAN menyerahkan ke YON, baru ke Sudewo sebagai penerima akhir. KPK mencegat sebelum dana sepenuhnya diterima bupati.

Skema melibatkan “Tim 8” – kelompok delapan kepala desa yang dikoordinasikan Sudewo, termasuk tiga tersangka. Tarif awal Rp 125-150 juta per calon dinaikkan secara sepihak menjadi Rp 150-225 juta untuk keuntungan pribadi, disebut “all-in” hingga jabatan resmi diperoleh.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tipikor, juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Saat ini, mereka ditahan untuk pengembangan distribusi dana lebih lanjut. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Muktamar Lesbumi NU di Tambakbetas, Riadi Ngasiran: Kami Ingin Merebut Kembali Tradisi dan Budaya sebagai Panglima

13 Juni 2026 - 14:40 WIB

Lesbumi NU menyelenggarakan muktamar di Tambakberas, Jombang, 11 - 14 Juni 2026

Nanik S. Deyang Akui Terus Terang sebagai Cupu Presiden, tetapi Cupu yang Baik

13 Juni 2026 - 13:35 WIB

Mark Up Proyek Motor Listrik BGN Rp0,5 Triliun, Andri Mulyono Kerjasama dengan Lodewyk Pusung

13 Juni 2026 - 12:58 WIB

Kehaksaan Agung telah menahan Andri Mulyono sebagai tersangka baru dalam kasus proyek pengadaan 21.000 unit motor listrik untuk BGN

Lampu Padam, Massa Aksi Mahasiswa UI Membubarkan Diri dari Bundaran HI

12 Juni 2026 - 22:08 WIB

Dinkop-UMKM Jombang Beri Pelatihan 21 Ibu-ibu Plumbon Gambang: Kripik Pisang dan Tahu Krispi

12 Juni 2026 - 21:27 WIB

Menelisik Akar Terorisme (16): Black Death Memangsa 50 % Populasi Eropa

12 Juni 2026 - 18:52 WIB

Beginilah ilutrasi kegabasan pandemi black death yang menimpa Eropa, digambarkan telah menelan korban 50 persen populasi di Eropa

Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Warsubi: Hasilkan Data Valid untuk Jombang Maju

12 Juni 2026 - 16:33 WIB

Seluruh stake holder pemangku jabatan di jajaran Pemkan Jombang dilibatkan untuk menyukseskan pelaksanaan Sebsus Ekonomi 2026

Tokoh Muda dari Tondowulan, Anas Burhani Ditetapkan sebagai Tanfidz PKB Jombang

12 Juni 2026 - 14:59 WIB

Sekretaris PKB Jomban, Anas Burhani, ditetapkan sebagai Tnbfidz PKB Jombang, Kamis 11 Juni 2026.

Mobil Tabrak Belakang Truk, 1 Tewas dan 1 Luka Parah

12 Juni 2026 - 14:26 WIB

Trending di Hukum