Penulis: Tony Hariyanto | Editor: Muhammad Tauhid
JAKARTA, SWARAJOMBANG.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal pengamanan data pemilu dari keberadaan hacker (peretas) Bjorka.
Syamsurizal mengaku khawatir keberadaan peretas dapat membuat penyelenggaraan Pemilu menjadi tidak aman.
“Bagaimana pemilu dilaksanakan secara aman, bebas dari segala macam persoalan yang ada termasuk juga keamanan data,” kata Syamsurizal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Hari ini, katanya, di media nasional kita baca, data presiden pun sudah sedang dibongkar oleh kelompok Bjorka itu, jadi tadi sudah disinggung tentang keberadaan mereka kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu menjadi tercela.
Kekhawatiran kembali timbul mengingat ada aksi dari peretas Bjorka, yang diwaspadai bisa meretas data pemilu.
“Seperti terjadi pada Pemilu 2014 lalu ada sekitar 250 para hacker dari China yang dikatakan apakah itu hoaks apakah itu benar tapi ini sempat mencemari penyelenggaraan pemilu kita. Dikatakan di situ 250 itu yang meretas data-data yang membuat salah satu pasangan menjadi menang dan suatu pasangan menjadi kalah,” ujarnya.
Dia kemudian menyinggung hacker Bjorka yang menyebut telah membongkar data Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menkominfo Johnny Plate.
Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data terkait data pemilu.
“Nah ini yang patut dijadikan pedoman kami menyusun dan mengemas persoalan peraturan Bawaslu yang kita bahas. Faktanya sampai hari ini data Erick Thohir sudah dibongkar oleh Bjorka data pribadi, termasuk juga Menteri Kominfo yang mengelola informasi pun dibongkar. Nah, ini yang patut kita cemaskan bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi hal ini,” imbuhnya.
Peretas Bjorka sebelumnya menjual data pengguna sampai mengumbar ada kebocoran data registrasi SIM card prabayar yang isinya meliputi NIK, nomor KK, nomor telepon, dan tanggal registrasi.
Menurutnya, Bawaslu harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi saat pemilu akibat peretasan.
Ia memperingatkan kemungkinan data yang diutak atik adalah data pemilih dan hasil pemilihan.
“Barang kali kita patut antisipasi, sudah sejauh mana kita menyiapkan keamanannya. Kami berharap tidak terjadi, namun perlu disikapi apa yang terjadi dan berkembang sekarang ini,” tutupnya.
