Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Senin 30 September 2025, ungkap kekesalannya kepada Pertamina. Dia menegaskan bahwa perusahan BUMN ini malas-malasan membangun kilang minyak baru.
Dia menyayangkan karena sejak krisis 1998 hingga sekarang, Pertamina belum membangun kilang baru sehingga Indonesia harus terus mengimpor bahan bakar minyak (BBM), yang menyebabkan beban subsidi energi membengkak.
Ia menyinggung janji Pertamina pada 2018 untuk membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun, namun sampai sekarang belum ada satu pun yang terwujud. Purbaya meminta anggota DPR yang bertemu dengan Direksi Pertamina (Danantara) untuk menekan agar kilang baru segera dibangun demi mengurangi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Purbaya Ymenyatakan bahwa Pertamina keberatan membangun kilang baru yang melibatkan investor China karena menganggap sudah over capacity, mengacu pada rencana pembangunan 7 kilang baru yang belum selesai dan terbengkalai.
Ia menegaskan bahwa sebenarnya kilang itu bukan tidak bisa dibangun, tapi Pertamina malas-malasan. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah pernah menawarkan skema kerja sama dengan investor China di mana kilang tersebut dibangun dengan kontrak pembelian produk selama 30 tahun, setelah itu kilang menjadi milik gratis. Namun, Pertamina menolak dengan alasan mereka sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru yang sampai kini belum juga terealisasi.
“Sekarang ini kilang belum juga selesai, malah dibakar,” kata Menkeu terang-terangan di depan anggota dewan, dan meminta agar turut serta mengawasi kinerja Pertamina, yang ia anggap amburadul.
Ia menyoroti situasi ini sebagai bagian dari kerugian besar negara karena terus-menerus mengimpor minyak dari luar negeri, sementara kilang yang ada tidak dimanfaatkan optimal bahkan sampai ada kilang yang dibakar. Purbaya mendesak DPR untuk mengawasi dan menekan Pertamina agar serius merealisasikan pembangunan kilang minyak demi kemandirian energi nasional.
Purbaya juga menegaskan perannya bukan sekadar “juru bayar” subsidi, tapi akan ikut mengawasi realisasi proyek-proyek Pertamina.
Purbaya mengungkapkan rasa kesalnya terhadap mandeknya pembangunan kilang minyak baru oleh Pertamina sejak krisis 1998 sampai sekarang. Ia menegaskan tidak ada satupun kilang baru yang dibangun, meskipun Pertamina sudah berjanji membangun tujuh kilang dalam lima tahun.
Akibat kurangnya kilang baru, Indonesia harus bergantung impor BBM dari luar negeri, terutama Singapura, sehingga subsidi energi membengkak dan APBN terbebani.
Purbaya secara langsung menyebut Pertamina “malas-malasan” membangun kilang baru dan mengkritik sikap Pertamina yang malah keberatan saat pemerintah menawarkan kerja sama dengan investor China untuk pembangunan kilang, dengan skema pembelian produk selama 30 tahun dan kilang menjadi milik gratis setelah itu.
Dia menantang DPR untuk mengawasi dan menekan Pertamina agar serius membangun kilang demi mengurangi ketergantungan impor dan kerugian negara yang besar. Purbaya juga mengingatkan perannya bukan hanya sebagai “juru bayar” subsidi, tetapi juga pengawas agar realisasi pembangunan kilang terlaksana dengan baik. **
