Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM- Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tengah menghadapi situasi memprihatinkan di dunia pendidikan dasar. Pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 47 Sekolah Dasar Negeri (SDN) tercatat hanya mendapatkan 0 hingga 9 pendaftar. Bahkan, tiga sekolah di antaranya sama sekali tidak menerima siswa baru.
Data dari laman resmi PPDB Jombang, spmbsd-jombangkab.com, menunjukkan sekolah terdampak tersebar di berbagai kecamatan. SDN Kertorejo 1 (Ngoro), SDN Glagahan 2 (Perak), dan SDN Sumberaji 2 (Kabuh) tercatat hanya memiliki nol hingga dua pendaftar.
Kecamatan Jombang menjadi wilayah paling terdampak dengan sembilan sekolah kekurangan siswa, disusul Kecamatan Wonosalam dengan enam sekolah, termasuk SDN Wonokerto 3 yang hanya menerima tiga siswa. Sekolah lain yang juga minim murid antara lain SDN Jabon 2 (Jombang), SDN Tapen (Kudu), SDN Kaliwungu dan SDN Wonokerto (Wonosalam), masing-masing hanya mendapat dua hingga tiga siswa.
Kondisi ini dikhawatirkan mengancam keberlangsungan operasional sekolah, terutama di wilayah pinggiran, dan berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan dasar antarwilayah.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Rhendra Kusuma, menyebut fenomena ini dipicu oleh turunnya angka kelahiran serta meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta, terutama yang berbasis keagamaan.
“Tren sekarang memang mulai bergeser. Ada wilayah yang jumlah anak usia sekolahnya turun, dan ada pula orang tua yang lebih memilih lembaga pendidikan lain,” ujar Rhendra, Sabtu (6/7/2025).
SDN Jombatan 6 menjadi salah satu contoh. Tahun ini hanya menerima enam siswa baru, padahal di tahun-tahun sebelumnya jumlahnya masih belasan. Kepala sekolah, Nur Salim, menyebut minimnya murid di lembaga pendidikan taman kanak kanak turut menjadi penyebab.
Masih ada peluang menambah siswa melalui masa pemenuhan pagu pada 4–8 Juli 2025. Jika tidak juga tercapai, Pemkab Jombang akan mengevaluasi sekolah terdampak dengan melihat lagi potensi wilayah dan mempertimbangkan opsi kebijakan lanjutan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Muhyiddin Zainul Arifin, mendorong wacana merger sekolah sebagai solusi efisiensi. Ia menilai, jumlah murid yang terlalu sedikit membuat proses belajar-mengajar tidak efektif dan berdampak langsung pada guru tidak tetap (GTT) yang kehilangan jam mengajar serta penghasilan.
“Wacana merger patut dipertimbangkan serius. Sulit menjalankan operasional dengan murid yang hanya segelintir, termasuk pemberian honor untuk GTT,” katanya, Jumat (4/7).
Ia juga menyoroti meningkatnya kompetisi dari sekolah swasta yang berkembang pesat dengan fasilitas dan kualitas pengajaran lebih baik. Hal ini diperparah dengan menurunnya jumlah anak usia sekolah sebagai dampak jangka panjang dari program Keluarga Berencana (KB).
Dewan Pendidikan meminta Dinas Pendidikan Jombang segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Pendekatan sosial dinilai penting, termasuk melalui silaturahmi langsung ke warga.****
