Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan terbatas dengan para menteri di bidang ekonomi dan lembaga terkait lainnya pada hari Kamis, 18 September 2025.
Pertemuan yang dilakukan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini membicarakan beberapa masalah di beberapa sektor penting, seperti pertanian, energi, dan infrastruktur.
Di bidang pertanian, pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menuntaskan masalah yang ada dengan ubi kayu, singkong, dan tapioka.
Hal ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku di industri, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan para petani.
Sementara itu, untuk sektor energi, fokus perbincangan adalah cara impor etanol, produksi tetes tebu atau molase, serta penyediaan listrik di desa dengan tenaga surya.
Presiden memberikan perintah kepada Danantara untuk membuat model listrik desa yang menggunakan tenaga surya. Model ini akan dibangun di beberapa daerah dan diharapkan bisa beroperasi dalam waktu 3-5 bulan.
Topik lain yang juga dibahas adalah rencana dan dana untuk pembangunan dinding raksasa di laut yang akan mempengaruhi sekitar 50 juta orang yang tinggal di sekitar pantai utara Jawa.
Dalam pertemuan ini, para menteri memberikan laporan dan menerima arahan dari Presiden tentang perkembangan ekonomi nasional serta investasi dan pengelolaan tanah untuk kepentingan negara, termasuk penggunaan lahan pertanian dan perkebunan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta pejabat lainnya hadir dalam rapat ini.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor penting demi pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan yang merata.
Hasil utama dari pertemuan terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang hari ini adalah:
Pembahasan tentang penggunaan lahan perkebunan, pertanian, dan lahan ilegal yang bisa segera dipakai untuk kepentingan negara.
Pengelolaan serta izin untuk tambang penting seperti nikel, emas, dan timah oleh badan usaha milik negara (BUMN).
Mempercepat ketahanan pangan, energi, serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Diskusi mengenai kondisi ekonomi nasional dan arah investasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatur kawasan pertanian dan tambang ilegal serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum tanpa pilih kasih, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan investasi nasional. **
