Penulis: Inten Prawesti | Editor: Gandung Kardiyono
KOTA MOJOKERTO, SWARAJOMBANG.COM -Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat strategi pengembangan kota cerdas (smart city) bukan sekadar dengan menghadirkan teknologi digital, tetapi dengan membangun birokrasi yang mampu menjadi motor penggerak.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Kota Cerdas di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (23/9/2025).
Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menyatakan bahwa keberhasilan enam dimensi smart city sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi.
“Kunci keberhasilan penerapan enam dimensi smart city ada pada birokrasi. Smart government, smart economy, hingga smart living tidak akan berjalan baik jika birokrasi tidak peduli dan tidak bekerja dengan optimal,” jelasnya.
Ning Ita juga menepis anggapan bahwa kota cerdas hanya identik dengan aplikasi atau teknologi informasi semata.
“Mayoritas orang mengira smart city itu sekadar aplikasi atau teknologi informasi. Padahal tidak demikian. Smart city mencakup enam dimensi besar yang harus dipahami dan dijalankan bersama, bukan hanya soal digitalisasi,” tuturnya.
Kota Mojokerto berada di peringkat ke-11 dari 156 daerah se-Indonesia dalam implementasi program smart city.
“Selama nilai itu belum yang paling tinggi, kita masih memiliki peluang untuk lebih baik. Ini yang menjadi motivasi agar kita terus berkinerja lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana sekaligus Asesor Smart City Nasional, Prof. DR. Sri Yulianto Joko Prasetyo selaku narasumber pada FGD menekankan pentingnya kepemimpinan dan kolaborasi lintas OPD sebagai fondasi keberlanjutan program smart city di Kota Mojokerto.
Menurutnya, ada lima aspek krusial yang harus dijalankan dan ditingkatkan, diantaranya komitmen kepemimpinan daerah, kolaborasi antar OPD, kebijakan yang kuat, sosialisasi dan literasi, dan evaluasi kinerja.
Diskusi strategis ini menandai bahwa Pemkot Mojokerto tidak ingin terjebak pada simbolisasi “kota digital” semata, melainkan membangun ekosistem kota cerdas yang lebih inklusif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. **
