Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Ipong D Cahyono
PADANG, SWARAJOMBANG.com – “Kita harus menyikapi bencana di negara kita dengan energi positif, segala kegigihan ketekunan dan kesungguhan kita untuk menyiapkan seluruh perangkat, piranti kita agar bisa menjadi bangsa besar yang tangguh,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Dia menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam kegiatan Puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2024, di Youth Center Bagindo Aziz Chan, Kota Padang Sumatera Barat, pada Jumat (26/4/2024).
Menko PMK menyampaikan, kegiatan Puncak HKB Tahun 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat adalah tepat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Sumatera Barat yang berada di pesisir pantai dan diapit barisan gunung berapi, sehingga memiliki potensi bencana alam yang tinggi.
“Sumatera Barat layak dinobatkan sebagai provinsi paling berbencana nasional, nomor 2 setelah Jawa Barat,” ucapnya.
Dengan fenomena itu, maka, menurut Menko Muhadjir, tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, unsur TNI Polri dan semua kekuatan masyarakat untuk lebih serius dalam penanganan dan pencegahan bencana.
“Bencana ini bukan urusan sembarangan. Jadi ini harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat tentang betapa bahayanya resiko di Sumatera Barat kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.
Muhadjir menyampaikan, kegiatan HKB Tahun 2024 harus dijadikan sebagai “warning”, sebagai peringatan kepada seluruh warga Sumatera Barat untuk menjadikan penanggulangan bencana yang harus menjadi program super prioritas.
Termasuk juga, Menko PMK meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya.
“Karena itu seluruh kekuatan harus betul-betul difokuskan untuk pencegahan resiko bencana di Sumatera Barat. Mulai dari anggaran Provinsi Kabupaten/Kota, kurikulum pendidikan untuk meningkatkan sadar bencana di tengah masyarakat,” ujarnya.
Muhadjir menyatakan, Sumatera Barat harus memiliki kewaspadaan tinggi terhadap bencana. Termasuk dengan menyediakan shelter bencana yang saat ini masih jauh dari cukup.
Karenanya, dia meminta Pemprov Sumbar bisa merancang langkah-langkah untuk melakukan pencegahan bencana semaksimal mungkin.
Dia pun juga meminta supaya ada langkah konkret dan cepat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan merancang penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana yang bagus. Sehingga Sumatera Barat bisa menjadi contoh rujukan penanganan bencana secara nasional, bahkan secara global.
“Karena itu kalau ingin melihat kalau sudah dirancang betul dengan sangat bagus. Maka kalau orang mau belajar ketangguhan masyarakat daerah dalam menghadapi resiko bencana datanglah ke Sumatera Barat ” katanya.
“Kalau perlu jadikanlah Sumatera Barat jadi wisata penanggulangan bencana. Destinasi wisata untuk belajar penanganan kebencanaan,” ungkap Muhadjir.
Menko Muhadjir menaruh harapan besar agar Sumatera Barat bisa menjadi contoh model baik dalam upaya kita mendesain yang well organize tertata dengan baik dalam upaya kita mengurangi bencana tingkat nasional.
“Agar Sumatera Barat memiliki sumbangan yang berarti dalam upaya membangun Indonesia tangguh yang betul-betul hebat memiliki kemampuan optimum dalam menangani masalah bencana,” imbuhnya.
Kegiatan Puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024 yang diselenggarakan di Youth Center Bagindo Aziz Chan, Kota Padang Sumatera Barat, ditandai dengan penekanan tombol yang menandai dimulainya latihan dan simulasi kebencanaan serentak oleh seluruh BPBD di seluruh wilayah Indonesia, tepat pukul 10.00 waktu setempat.
Dalam kesempatan itu hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Walikota Padang Hendri Septa, perwakilan BMKG dan Basarnas, perwakilan Kedutaan Besar Australia, Walikota Padang, Forkompimda provinsi dan Kota Padang, Kepala pelaksana BPBD Provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatra Barat, Forum PRB Sumatra Barat dan mitra kerja dari unsur non-pemerintah. (*/ANO)