Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Komisi XII DPR RI Tengarai Adanya Potensi Kerugian Negara Terkait Suplai Bijih Nikel

badge-check

Wakil Ketua Kimisi XII, Bambang Haryadi saat melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Tengah, Maluku Utara, menengarai ada potensi kerugian negara terkait suplai bijih nikel. (Foto: Parlementaria/ Ist)Perbesar

Wakil Ketua Kimisi XII, Bambang Haryadi saat melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Tengah, Maluku Utara, menengarai ada potensi kerugian negara terkait suplai bijih nikel. (Foto: Parlementaria/ Ist)


HALMAHERA TENGAH, SWARAJOMBANG.COM – Komisi XII DPR RI menengarai adanya potensi kerugian negara terkait suplai bijih nikel (nickel ore) yang dilakukan melalui jalur darat, yakni pengangkutan menggunakan truk yang tidak sesuai prosedur aturan. Bijih nikel tersebut langsung masuk ke smelter tanpa melalui proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam kesempatan kunjungan kerja ke PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyatakan ada potensi kebocoran penerimaan negara yang sangat tinggi jika hal tersebut tidak segera dipantau dan diperbaiki oleh pemangku kebijakan yang berwenang.

“Menurut kami ini temuan. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Minerba, entah sengaja atau tidak, kami kategorikan (mereka) lalai. Selama ini industri smelter hanya bisa mengontrol penjualan lewat laut karena di situ ada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Tetapi melalui darat kita sama sekali lose. Bahkan di PT. IWIP ini kita mengetahui bahwa ternyata penjualan melalui laut hanya 30 persen, sementara 70 persennya melalui darat,” ungkap Bambang Haryadi di Halmahera Tengah, Maluku Utara, seperti dilansir Parlementaria, Senin (16/12/2024).

Temuan lain yang juga didapat Komisi XII di lapangan adalah sebagian truk-truk pengangkut bijih nikel tidak melewati pos penimbangan sebagaimana mestinya. Persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan negara akibat ketidaksesuaian data jumlah bijih nikel yang dilaporkan ke pemerintah dengan fakta pengiriman ke smelter tujuan.

“Untuk menekan terjadinya transaksi di luar ketentuan perundang-undangan yang bisa merugikan negara, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakum) di lingkup Kementerian ESDM harus memperketat pengawasan di wilayah atau koridor yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar peraturan,” tandasnya.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggencarkan program energi terbarukan (renewable energy). Di sektor transportasi, pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi program unggulan untuk menekan polusi udara akibat asap kendaraan konvensional. Untuk mendukung pengurangan penggunaan BBM fosil, baterai untuk kendaraan listrik telah dikembangkan, di mana nikel menjadi komoditas penting sebagai bahan baku baterai EV.

Indonesia merupakan negara pemilik sumber daya, cadangan, sekaligus produsen nikel terbesar di dunia. Maka, nikel Indonesia menjadi incaran dunia internasional. Semangat mewujudkan Indonesia sebagai produsen baterai EV nomor satu dunia diiringi dengan upaya mengundang investasi asing (PMA) untuk membangun industri pemurnian dan pengolahan bijih nikel (smelter) di Indonesia.

Sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk memaksimalkan komoditas nikel nasional. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel guna mendorong hilirisasi. Kebijakan hilirisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan economic value added (nilai tambah ekonomi) dengan tetap memperkuat pasokan di sektor hulu. Larangan ekspor bijih nikel memastikan keberlanjutan pasokan nikel mentah untuk kebutuhan smelter domestik dalam jangka panjang.

DPR RI melalui Komisi Bidang Energi mendorong pemerintah untuk tetap konsisten dalam kebijakan larangan ekspor, mempercepat hilirisasi, dan segera menerapkan tata niaga nikel. Hal ini penting karena nikel adalah komoditas mineral strategis Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kabar Gembira, DP Nol Persen Diperpanjang BI sampai 31 Desember 2027

17 Nov 2026 - 19:33 WIB

Kabar Gembira, DP Nol Persen Diperpanjang BI sampai 31 Desember 2027

Kapolri Suyudi: Listyo Sigit Belum Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Makar

17 Nov 2026 - 19:25 WIB

Kapolri Suyudi: Listyo Sigit Belum Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Makar

Mulai Bulan Depan Perjalanan 10 KA Ini Makin Cepat

17 Nov 2026 - 19:19 WIB

Mulai Bulan Depan Perjalanan 10 KA Ini Makin Cepat

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

17 Nov 2026 - 10:04 WIB

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

17 Nov 2026 - 09:20 WIB

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

17 Nov 2026 - 08:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

16 Nov 2026 - 20:30 WIB

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

16 Nov 2026 - 19:40 WIB

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

16 Nov 2026 - 19:25 WIB

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran
Trending di Nasional