Penulis: Hadi S Purwanto | Editor: Wibisono
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM – Muhammad Mufid, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang menyayangkan sikap Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang, yang melarang wartawan melakukan liputan saat komisi melakukan hearing.
“Saya menayangkan jika ada pelarangan liputan dari Ketua DPRD Jombang, karena wartawan mempunyai tugas untuk memberikan informasi ke masyarakat termasuk kinerja Dewan,” kata Muhammad Mufid kepada KREDONEWS.COM melalui sambungan selular, Sabtu (15/2/2025).
Mufid juga menyayangkan pernyataan Hadi Atmaji yang mengatakan ada wartawan yang benar dan ada yang tidak.
Hal senada juga disampaikan Hendro Suprasetyo, Ketua Solidaritas Wartawan Jombang (SWJ). Menurutnya, pernyataan Hadi Atmaji sangat arogan dan diskriminatif.
“Kalau ragu-ragu atas identitas wartawan, tanyakan saja langsung. Itu adalah hak narasumber untuk memverifikasi apakah yang bersangkutan benar-benar wartawan atau bukan,” ujat Hendro, Sabtu (15/2/2025).
Seperti diberitakan, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, dengan alasan menjaga marwah DPRD sebagai gedung wakil rakyat dari beberapa oknum yang mengaku sebagai wartawan, melarang sejumlah wartawan melakukan liputan saat komisi melakukan hearing.
Sehingga, setiap ada hearing komisi ada dua Pengamanan Dalam (Pamdal) menjaga di depan pintu melarang semua insan pers masuk ruangan melakukan liputan.
“Ya mas, saat ini kita terapkan itu. Untuk menjaga marwah dari anggota DPRD dari oknum yang mengaku wartawan,” kata Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (10/2/25), dikutup dari Duta.Co,
Legistaror dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku pihaknya belum bisa mengidentifikasi antara wartawan yang benar melakukan tugas fungsi jurnalis untuk memberikan informasi berita dan bukan wartawan.
“Kita kebingungan mana wartawan yang benar dan mana yang tidak,” lanjutnya.
DPRD Transparan
Mufid mengatakan, hendaknya DPRD lebih transparan soal akses informasi yang dilakukan oleh setiap wartawan. Karenanya, ia menayangkan juga jika alasan pelarangan untuk menjaga marwah DPRD.
“Karena DPRD Mewakili rakyat, jadi rakyat perlu tahu kinerjanya,” tutur Mufid.
Oleh sebab itu, Mufid meminta agar DPRD lebih transparan dan memberi kelonggaran untuk wartawan mengakses informasi.
Hendro menilai, sikap Hadi Atmaji kepada awak media menunjukkan keangkuhan dan arogansi.
“Sebagai wakil rakyat, Hadi Atmaji harusnya bisa lebih luwes dan tidak sok-sokan. Mereka, teman-teman wartawan sedangkan melakukan tugas jurnalistik dan sudah selayaknya diperlakukan secara baik,” ujar Hendro.
Menurut Hendro, jika ada oknum yang mengaku wartawan, agar siapapun tidak segan-segan menunjukkan identitas dan medianya.
Tidak Melarang
Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang kepada KREDONEWS.COM melalui sambungan selular, Sabtu (15/2/2025) menyatakan tidak melarang wartawan melakukan liputan di lingkungan DPRD Jombang.
Namun, katanya, saat hearing antara komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada hal-hal yang belum tuntas dibahas dan masih menjadi materi diskusi belum bisa diekspose keluar.
“Nanti, setelah hearing, silakan teman-teman wawancaraui narasumber. Tidak ada larangan,” ujaar Hadi Atmaji.
Hadi Atmaji tidak menggeneralisasi antara wartawan yang benar-benar melakukan profesi jurnalistiknya dengan oknum-oknum yang mengaku wartawan.
“Banyak oknum-oknum yang mengaku wartawan mengejar-ngejar orang bukan untuk wawancara, tapi meminta sesuatu,” papatnya.
