Penulis: Sapteng Mukti Nunggal | Editor: Priyo Suwarno
TRENGGALEK, SWARAJOMBANG.COM- Trenggalek kini terancam kehilangan 13 pulau kecil di wilayahnya akibat keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan pulau-pulau tersebut ke wilayah Kabupaten Tulungagung.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengirimkan surat keberatan resmi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Rabu, 18 Juni 2025, terkait keputusan yang menetapkan 13 pulau kecil di wilayahnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tulungagung.
Surat tersebut juga ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan permintaan agar dilakukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut.
Keputusan ini tertuang dalam SK Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan diperkuat oleh Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang tetap menetapkan 13 pulau itu masuk wilayah Tulungagung.
Pulau-pulau yang dimaksud antara lain Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo beserta varian Solimo Kulon, Lor, Tengah, dan Wetan, serta Pulau Sruwi, Sruwicil, dan Tamengan.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek menolak keputusan tersebut karena pulau-pulau itu secara geografis lebih dekat dan secara administratif telah tercatat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur sejak lama.
Trenggalek telah melakukan berbagai upaya, termasuk mediasi dengan Tulungagung dan Pemprov Jatim serta pengiriman surat keberatan ke Kemendagri agar dilakukan kajian ulang atas keputusan tersebut.
Ketua DPRD Trenggalek dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur juga menyuarakan keyakinan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Trenggalek dan meminta agar keputusan Kemendagri didasarkan pada data faktual dan kajian yang jelas, bukan hanya dokumen administratif semata.
Sementara itu, Pemkab Tulungagung telah memasukkan 13 pulau itu dalam Perda RTRW mereka, berpedoman pada keputusan Kemendagri, dan menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada pemerintah pusat.
Singkatnya, Trenggalek menghadapi ancaman kehilangan 13 pulau kecil akibat keputusan Kemendagri yang memasukkan pulau-pulau tersebut ke wilayah Tulungagung, meskipun Trenggalek tetap mempertahankan klaimnya dan berupaya agar keputusan tersebut dikaji ulang.
Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini belum memberikan keputusan final terkait sengketa 13 pulau antara Trenggalek dan Tulungagung.
Kemendagri dianggap sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan status akhir kepemilikan pulau-pulau tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ini ada di tangan Kemendagri dan terus melakukan koordinasi dengan kementerian tersebut.
Pemkab Tulungagung memilih untuk menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kemendagri dan menunggu keputusan resmi dari kementerian, karena penetapan 13 pulau tersebut merupakan produk hukum dari Kemendagri. Mereka menegaskan akan tunduk pada keputusan yang diambil Kemendagri, meskipun proses kajian dan penelitian masih berlangsung di kementerian.
Sementara itu, Pemkab Trenggalek telah mengajukan keberatan resmi dan surat protes kepada Kemendagri karena menilai keputusan yang memasukkan 13 pulau ke Tulungagung tidak sesuai dengan hasil survei lapangan dan dokumen RTRW yang menyatakan pulau-pulau itu milik Trenggalek. Namun, hingga kini Kemendagri belum mengeluarkan keputusan baru dan masih meneliti serta mengkaji ulang permasalahan tersebut. **
