Penulis: Wibisono | Editor: Yobie Hadiwijaya
SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menepatkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026. Dengan rincian 11 daerah berstatus Siaga Darurat dan 3 daerah berstatus Tanggap Darurat.
Satriyo Nurseno Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim mengatakan, upaya menghadapi kekeringan telah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi supaya dampak kekeringan tidak meluas.
Terkait upaya distribusi air, BPBD Jatim bersama stakeholder terkait telah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun.
“Dropping air bersih terus kami lakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Kami juga terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Satrio dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
BPBD Jatim telah memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan antara lain Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo.
Dari sejumlah daerah tersebut, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo telah menaikkan status menjadi Tanggap Darurat, sedangkan daerah lainnya berstatus Siaga Darurat.
Di sisi lain untuk menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Jatim telah menganggarkan Rp612 juta untuk estimasi 867 rit distribusi air bersih.
“Kemudian disiapkan 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal untuk kesiapsiagaan logistik,” tuturnya.
Satriyo menambahkan, BPBD Jatim juga menyiapkan langkah mitigasi dengan menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPBD kabupaten/kota.
BPBD Jatim juga memastikan kesiapan armada dan peralatan pendukung, mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar sampai peralatan penerangan darurat, guna mempercepat penanganan kekeringan.
“Itu juga untuk penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau,” jelasnya.***
