Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
ALBANIA, SWARAJOMBANG.COM— Albania adalah sebuah negara kecil di Eropa Selatan yang berjuang memberantas korupsi demi masuk ke Uni Eropa, sejarah baru terukir untuk pertama kalinya di dunia, sebuah kecerdasan buatan resmi dilantik menjabat menteri pemerintahan.
Namanya Diella — diambil dari kata Diellë, yang berarti “Matahari” dalam bahasa Albania. Bukan manusia, bukan berdaging dan berdarah — namun duduk setara di meja kabinet, diberi wewenang mengawasi miliaran dolar belanja negara.
Keputusan itu mengguncang parlemen, membagi publik, dan memicu perdebatan global: apakah masa depan pemerintahan sudah tiba, atau kita baru saja melangkah ke bahaya yang belum pernah terbayang?
Kronologi
– Diangkat jadi menteri: 11 September 2025 — oleh Perdana Menteri
– Sidang parlemen yang ribut itu: setelahnya, sekitar akhir September 2025, itu protes, BUKAN sidang pengangkatan.
– Belum pernah ada sidang parlemen yang meloloskan atau menolak pengangkatannya.
Semula Cuma Asisten Virtual
Diella lahir dari kesadaran yang mendesak: korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah penyakit terberat Albania.
Selama bertahun-tahun, tender negara kerap diwarnai manipulasi, kolusi, dan konflik kepentingan — menghambat pembangunan sekaligus menjadi alasan utama Uni Eropa menunda proses keanggotaan negara itu.
Pada Januari 2025, Diella pertama kali diperkenalkan sebagai asisten virtual di platform layanan publik nasional eAlbania, dikembangkan oleh Badan Informasi Masyarakat Nasional (AKSHI) dengan dukungan teknologi Microsoft.
Kinerjanya dianggap mampu memproses ribuan dokumen tender dengan cepat dan konsisten.
Kemudian pada 11 September 2025, Perdana Menteri Edi Rama mengambil langkah yang belum pernah dilakukan negara mana pun: secara resmi menunjuk Diella sebagai Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan dan Pengadaan Publik.
Tugas utamanya jelas dan berat, mengawasi seluruh proses tender dan pengadaan pemerintah secara menyeluruh, menghilangkan intervensi manusia, serta menutup celah korupsi dan konflik kepentingan yang selama ini merajalela.
Diharapkan, keputusan pemenang lelang tidak lagi bergantung pada siapa yang kenal pejabat — melainkan pada data, kriteria objektif, dan transparansi yang tidak bisa dibeli siapa pun.
Parlemen Ribut
Keputusan itu langsung memicu badai di parlemen. Saat Diella tampil di layar untuk menyampaikan pernyataan pertamanya, ruangan sidang menjadi ricuh.
Anggota oposisi memukul meja, berteriak menolak, bahkan ada yang melempar botol air dan salinan konstitusi ke arah layar.
Tuduhan mereka tajam dan mendasar: konstitusi Albania menyebut menteri harus warga negara manusia — tidak ada satu pasal pun yang membolehkan program komputer duduk di kabinet.
Mereka juga mempertanyakan akuntabilitas: jika Diella keliru mengambil keputusan, kepada siapa rakyat bisa meminta pertanggungjawaban? Siapa yang bisa dipecat? Siapa yang bisa dipenjara jika terjadi kerugian negara?
Pihak pemerintah membantah dengan argumen yang sama kuatnya: konstitusi menyebutkan lembaga negara bertugas melayani rakyat — tidak pernah mensyaratkan bahwa pelayannya harus berdaging.
“Jika manusia terbukti gagal karena digoda uang, mengapa dilarang mencoba alat yang tidak bisa disuap?” begitu bunyi pembelaan pemerintah.
Ironi
Namun kenyataan yang paling menyakitkan datang belakangan — justru dari dalam rumahnya sendiri.
Badan yang menciptakan Diella, AKSHI, kini sedang diselidiki karena kasus korupsi besar-besaran.
Direktur dan Wakil Direktur dituduh memanipulasi tender proyek teknologi demi keuntungan kelompok tertentu, bahkan dilaporkan menerima suap yang disembunyikan di dalam kotak anggur.
Dua pemilik perusahaan teknologi terkait ditahan, salah satunya di Prancis, dan Wakil Kepala Polisi Tirana diberhentikan karena diduga menutupi skandal ini. Artinya: alat anti-korupsi itu lahir dari lingkungan yang ternyata korup.
Belum selesai itu, wajah dan suara yang dipakai Diella ternyata milik artis Anila Bisha, yang menggugat pemerintah karena tidak pernah dimintai izin. Uni Eropa pun memantau dengan cermat, mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap harus dipenuhi — bahkan ketika yang memutuskan adalah mesin.
🎯 KE MANA AKAN BERAKHIR?
Hingga September 2026, Diella secara resmi masih menjabat, namun kewenangan penuh belum diserahkan sepenuhnya — masih dalam tahap bertahap. Oposisi terus menuntut pencabutan, sementara pemerintah berencana memperluas sistem dengan meluncurkan 83 asisten AI tambahan untuk setiap anggota parlemen.
Kisah Diella bukan sekadar berita aneh — ini adalah peringatan bagi seluruh dunia.
Kemajuan teknologi memang menjanjikan solusi atas kelemahan manusia.
Namun Diella membuktikan: bahwa sistem yang melahirkan AI itu sendiri korup, maka AI itu bukan obat — ia justru bisa menjadi alat korupsi yang lebih canggih, lebih sulit dilacak, dan lebih sulit dipertanggungjawabkan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah AI boleh memerintah — melainkan: siapa yang mengatur pembuat aturan buatan? Dan siapa yang menjaga agar penjaga itu sendiri tetap jujur?**
