Penulis: Wibisono | Editor: Yobie Hadiwijaya
SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-Pemerintah mengimbau perusahaan swasta serta badan usaha milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), menerapkan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan bagi karyawan mereka guna mendukung penghematan energi.
Imbauan yang disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026 ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.
Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyambut positif imbauan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi WFH di sektor usaha tidak dapat dilakukan secara seragam.
“Kami sambut baik imbauan itu dari pemerintah karena dalam rangka menghemat energi. Tapi kalau dari pengusaha kan macam-macam sektor. Kalau di sektor transportasi dan logistik kan tidak mungkin berhenti. Apalagi di sektor manufaktur, tidak mungkin mesin jalan sendiri,” ujarnya ketika on air dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (8/4/2026) pagi.
Ia menambahkan, dunia usaha akan tetap mendukung kebijakan tersebut dengan pendekatan selektif sesuai karakteristik masing-masing sektor.
“Tentunya kami akan dukung ini kebijakan atau imbauan pemerintah ini. Kami akan pilih-pilih di sebelah mananya yang bisa dilakukan penghematan energi,” imbuh Adik.
Adik menekankan, penerapan WFH di sektor industri harus tetap menjaga produktivitas. Menurutnya, hal ini menjadi kunci utama agar daya saing tidak terganggu.
“Kalau di ASN, WFH tidak boleh memengaruhi kualitas layanan. Di industri pun sama, jangan sampai mengurangi produktivitas. Itu kuncinya. Tinggal dicari bagian mana yang bisa WFH,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan kondisi industri di Jawa Timur saat ini masih dalam fase ekspansi tipis. Berdasarkan data Purchasing Managers’ Index (PMI), angka manufaktur berada di kisaran 51, yang menunjukkan pertumbuhan, namun belum signifikan.
“Perkembangan industri di Jawa Timur memang tumbuh, tapi masih tipis. Ini perlu jadi pertimbangan bagi pelaku usaha. Dengan kondisi seperti ini, tentu pengusaha ingin berhemat, tapi tetap menjaga performa,” ungkapnya.
Adik juga menilai kebijakan WFH berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama jika benar-benar dilakukan dari rumah.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah, terutama di tengah situasi global yang masih diliputi ketidakpastian.
“Kita harus sama-sama menghemat energi. Ini tidak bisa dilakukan pemerintah saja, tapi harus semua pihak,” tegasnya.
Adik juga menyoroti dampak konflik di Timur Tengah terhadap dunia usaha, terutama di sektor logistik dan industri berbasis impor.
“Kalau industri yang atau di sektor logistik pasti sudah berdampak kan kalau teman-teman di pelabuhan yang kapal-kapalnya itu sudah mulai berdampak. Dan juga di kimia. Ini juga berdampak karena bahan-bahan baku kan plastik itu juga banyak import-nya,” ujarnya.
Selain itu, sektor baja juga mulai merasakan dampak kenaikan biaya.
Ia menjelaskan, meskipun harga BBM dalam negeri relatif terkendali, biaya logistik tetap berpotensi meningkat akibat faktor eksternal, termasuk nilai tukar rupiah.
“Tapi masalahnya logistiknya pasti akan naik. Membawa energi bawa minyaknya dari katakanlah dari Amerika ke Indonesia logistiknya pasti akan naik harganya. Kurs rupiahnya ke dolar kan dulu 16 ribu, sekarang hampir 17 ribu berarti itu akan naik,” ujarnya.
Selain itu, waktu pengiriman barang juga berpotensi lebih lama, terutama melalui jalur laut. “Kalau di sektor logistik, waktu pengiriman lebih panjang. Aalagi yang terkait dengan laut, itu akan lebih panjang. Bisa seperti waktu Covid,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi meskipun ketersediaan kapal dan kontainer sebenarnya mencukupi.
“Kapal dan kontainer ada, tapi karena terlalu panjang antreannya, sehingga tidak segera di Indonesia. Sehingga seolah-olah tidak ada kapal, tidak ada kontainer,” ujarnya.***
