Penulis: Saifudin | Editor: Priyo Suwarno
SAMPANG, SWARAJOMBANG.COM- Bertepatan hari peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025, terjadi aksi demonstrasi besar diikuti ribuan warga dari berbagai desa di Sampang, Madura.
Mereka menggelar aksi menuntut agar Pemerintah Kabupaten Sampang segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2026, menolak kabar penundaan Pilkades hingga 2028.
Penundaan sepihak oleh Bupati Sampang, dianggap tidak berpihak kepada masyarakat desa dan berpotensi menyebabkan kekosongan kepemimpinan di tingkat desa.
Aksi yang awalnya damai berujung ricuh karena massa yang bertahan dan memanas mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan.
Polisi sempat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang mencoba menerobos barikade petugas.
Massa juga melakukan perusakan fasilitas di Alun-Alun Trunojoyo dan pagar depan Gedung DPRD Sampang. Akibat insiden tersebut, 4 polisi dan 3 pendemo mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa sejak 2021 sebanyak 143 desa di Sampang dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa, yang dianggap tidak memberikan perubahan baik dalam pemerintahan desa.
Mereka menuntut agar Pilkades digelar pada 2026 dan DPR menyiapkan anggaran pelaksanaannya dalam APBD 2026.
Koordinator aksi massa warga Pamekasan yang menuntut pelaksanaan pilkades serentak 2026 adalah Abdul Basit.
Ia menyatakan komunikasi pemerintahan di Kabupaten Pamekasan sudah mandek dan menegaskan tuntutan massa agar pejabat pemerintah, terutama Bupati, merespons aksi tersebut dengan serius.
Abdul Basit menyatakan bahwa aksi penggembokan akses pemerintahan tersebut dilakukan untuk memaksa pejabat daerah agar membuka komunikasi dan merespons tuntutan pilkades serentak tersebut
Segel kantor Bupati dan Dewan
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan Menggugat bahkan melakukan penyegelan dan pengkepungan Kantor Bupati Pamekasan sebagai bentuk protes karena tuntutan mereka belum mendapat jawaban resmi dari Pemkab Pamekasan.
Mereka menuntut agar pelaksanaan pilkades serentak sesuai jadwal tidak ditunda lagi serta meminta Pemkab dan DPRD segera menetapkan anggaran pelaksanaan pilkades 2026.
Sebelumnya, ada aksi serupa di wilayah Madura lainnya seperti Kabupaten Sampang, di mana masyarakat juga menolak penundaan pilkades yang dapat mengganggu stabilitas desa dan pelayanan publik.
Massa menuntut transparansi penundaan dan penetapan jadwal pelaksanaan pilkades serentak tanpa penundaan.
Kesimpulannya, aksi massa warga Pamekasan pada tahun 2025 ini menuntut pelaksanaan pilkades serentak yang dijadwalkan tahun 2026 segera dilaksanakan tanpa penundaan dengan alasan pentingnya stabilitas pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa agar tidak terganggu.
Aksi termasuk penyegelan Kantor Bupati Pamekasan menjadi bentuk tekanan warga agar pemerintah daerah merespons tuntutan ini secara serius dan transparan.
Reaksi Bupati
Dalam aksi Oktober 2025 ini, Wakil Bupati Ahmad Mahfudz mewakili Bupati menemui massa aksi. Ia menyatakan dukungan terhadap tuntutan massa aksi demo pada 28 Oktober 2025 yang menuntut agar Pilkades digelar pada tahun 2026 tanpa penundaan.
Dalam pertemuan dengan massa aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Sampang, Ahmad Mahfudz meyakini bahwa kehadiran massa untuk menuntut Pilkades ini bertujuan demi kebaikan Kabupaten Sampang.
Eksekutif dan legislatif mendengarkan aspirasi mereka, dan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan agar Pilkades segera digelar pada tahun 2026 tanpa penundaan.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kekhawatiran warga terkait kekosongan kepemimpinan di desa akibat penundaan Pilkades, dan memastikan akan mencari solusi terbaik berdasarkan aspirasi yang disampaikan demi menjaga keamanan dan stabilitas pemerintahan desa.
Setelah dialog dan penandatanganan pernyataan tuntutan oleh Wakil Bupati dan anggota DPRD, situasi demo berangsur kondusif.
Secara ringkas, Bupati Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Ahmad Mahfudz menunjukkan keseriusan untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait Pilkades Sampang 2026 melalui komunikasi dan pertemuan resmi yang diwakilkan oleh Wakil Bupati dan instansi terkait dalam rangka menjaga kondusifitas daerah dan merespons aspirasi warga. **
