Menu

Mode Gelap

Nasional

Alistan MAXXI Bimo 110 ‘Menguap’, Anas Buharni Desak Pemkab Jombang Bertindak

badge-check


					Anggota Komisi B, DPRD Jombang, Anas Burhani mendesak eksekutif pemkab Jombang segera menelusuri 'hilangnya' bantuan alsistan combine harverster MAXXI Bimo 110 untuk gapotak Sumbersari, Megaluh. Foto: Instagram@anasburhani Perbesar

Anggota Komisi B, DPRD Jombang, Anas Burhani mendesak eksekutif pemkab Jombang segera menelusuri 'hilangnya' bantuan alsistan combine harverster MAXXI Bimo 110 untuk gapotak Sumbersari, Megaluh. Foto: Instagram@anasburhani

Penulis: Elok Apriyanto | Editor: Priyo Suwarno

JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM – DPRD Jombang menyoroti keras hilangnya alat pertanian modern berupa combine harvester bantuan pertanian di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, yang diduga digadaikan dan tak ditemukan saat pemantauan Dinas Pertanian (Disperta) setempat.

Bahkan Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, mendesak pengembalian alat tersebut ke penerima manfaat yang sah sesuai aturan.

Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur ini dimaksudkan untuk dorong produktivitas dan kesejahteraan petani, sehingga disayangkan jika malah disalahgunakan.

“Jangan biarkan bantuan untuk petani justru dimanfaatkan oknum tertentu,” tegas Anas pada Senin (12/1/2026).

Komisi B meminta Pemerintah Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur segera bertindak, terutama karena alat itu hilang saat monitoring dan evaluasi (monev) lapangan.

“Pemkab dan pemprov harus telusuri keberadaannya, lalu serahkan ke penerima yang berhak,” tambahnya.

Anas juga tekankan pengelolaan bantuan yang transparan agar tak merugikan petani atau kepercayaan publik. “Harus jelas penerima dan lokasi alatnya, jangan sampai kasus ini berulang,” tutupnya.

Sebelumnya, dugaan penyimpangan bantuan alsintan ini mencuat lagi di Jombang. Combine harvester MAXXI Bimo 110 dari Disperta Jombang diduga dijual oleh Kepala Desa Sumbersari, Harianto, ke almarhum H. Iskandar (warga Dusun Paceng) pada September 2024.

Anggota Gapoktan berinisial WR ungkap, desa sempat minta data Poktan Mojosari untuk administrasi sebelum alat tiba. Namun, bukannya diserahkan ke kelompok tani per proposal, pihak desa malah minta Rp200 juta dari Gapoktan.

“Itu yang terjadi,” kata WR kepada wartawan pada Kamis (25/12/2025), dengan syarat namanya dirahasiakan. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pulihkan Penderita Lumpuh, RRT Izinkan Implan Cip NEO untuk Publik

8 September 2026 - 07:07 WIB

Menelisik Akar Terorisme (54): Ritual Goor Kaum Thug untuk Mencekik

8 September 2026 - 06:41 WIB

800 Karateka Meriahkan Gelar Gashuku II Lintas Kyokushin Jatim di Purwodadi

8 September 2026 - 06:07 WIB

IDAI Rilis 13 Rekomendasi Jaga Kesehatan Anak Hadapi Bahaya Debu Vulkanik

8 September 2026 - 05:29 WIB

Tiga KA Tambahan Perjalanan Kereta Menuju Jakarta, Imbas Anak Krakatau

7 September 2026 - 20:21 WIB

Subsidi Kecil, Beras RI Kalah Murah dari Vietnam dan Thailand

7 September 2026 - 19:44 WIB

Hasil Survei Kepuasan Publik Turun, Ketua Fraksi Gerindra: Early Warning Buat Subandi dan Mimik Idayana

7 September 2026 - 16:13 WIB

Capai Urus Korupsi, PM Albania Angkat AI Diela sebagai Menteri untuk Tangani Tender Proyek

7 September 2026 - 15:44 WIB

Demi NKRI, Direktur RSKKA Dr Agus Harianto Mendorong Iluni Miliki RS Kapal

7 September 2026 - 11:48 WIB

Trending di Nasional