Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Uncategorized

Surabaya Menuju Kota Inklusif? Ada Perwali, Perda Masih Nihil

badge-check

Surabaya Menuju Kota Inklusif? Ada Perwali, Perda Masih NihilPerbesar

Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-
Pemerintah Kota Surabaya kembali menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas melalui terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Disabilitas.

Aturan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari aksesibilitas infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Namun, di balik semangat tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah Perwali ini cukup kuat untuk diimplementasikan tanpa dukungan Peraturan Daerah (Perda) khusus?

Penulis menilai Perwali ini sebagai langkah maju, namun tetap rentan. Keberadaannya patut diapresiasi karena mempertegas Surabaya sebagai kota inklusif yang telah mendapat pengakuan sejak 2009. Sejumlah fasilitas inklusif seperti Suroboyo Bus “meski terdapat banyak catatan permasalahan teknis” jalur pemandu tunanetra “terdapat hanya di beberapa ruas jalan protokol” hingga program pendidikan inklusif di 94 sekolah menjadi indikator keseriusan kota ini.

Namun, tanpa adanya Perda sebagai payung hukum yang lebih kuat, Perwali ini dikhawatirkan hanya akan menjadi “macan kertas” tampak mengesankan secara administratif, tetapi lemah dalam pelaksanaan.

Kekosongan Hukum: Surabaya Tanpa Perda Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perwali bersifat sebagai aturan pelaksana yang seharusnya berlandaskan pada peraturan di atasnya, idealnya berupa Perda. Sayangnya, hingga kini Surabaya belum memiliki Perda spesifik tentang disabilitas, berbeda dengan daerah tetangga seperti Sidoarjo (Perda Nomor 11 Tahun 2024) dan Bangkalan (Perda Nomor 7 Tahun 2018).

Akibatnya, Perwali Nomor 9 Tahun 2024 hanya bertumpu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2019, yang terlalu umum untuk menjawab kebutuhan spesifik di tingkat lokal.

Tanpa Perda, terdapat sejumlah risiko:

  1. Legitimasi hukum lemah: Perwali berisiko digugat atau dibatalkan jika dinilai melampaui kewenangan Wali Kota, terutama dalam mengatur kewajiban swasta seperti aksesibilitas gedung atau kuota pekerja disabilitas.
  2. Penegakan sulit: Ketiadaan Perda menyulitkan pemberian sanksi atas pelanggaran karena Perwali tidak sekuat Perda yang dibahas dan disahkan bersama DPRD.
  3. Anggaran tak terjamin: Alokasi dana APBD untuk program disabilitas tidak bisa diikat kuat tanpa Perda, yang biasanya memuat ketentuan fiskal secara eksplisit.

Dampak Langsung ke Komunitas Disabilitas

Bagi sekitar 6.144 penyandang disabilitas di Surabaya (data 2023), Perwali ini menumbuhkan harapan sekaligus rasa kecewa. Keluhan seperti trotoar yang tak ramah tunanetra, keterbatasan akses layanan publik, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan layak masih sering terdengar.

Lira Disability Care, misalnya, kerap menerima laporan seputar ubin pemandu yang minim, halte bus yang tidak inklusif, hingga sopir Suroboyo Bus yang belum dibekali pelatihan khusus dalam melayani penumpang disabilitas. Tanpa Perda yang mengatur mekanisme evaluasi, perbaikan semacam ini hanya bergantung pada kemauan politik, bukan sistem.

Rekomendasi: Bangun Fondasi Hukum yang Kuat

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk meragukan itikad baik Pemkot Surabaya, melainkan sebagai dorongan agar kebijakan inklusif berdiri di atas landasan yang kokoh. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:

  1. Segera bentuk Perda Disabilitas: Pemkot perlu bersinergi dengan DPRD untuk merumuskan aturan yang mengatur alokasi anggaran, mekanisme penegakan, hingga partisipasi komunitas.
  2. Libatkan komunitas secara aktif: Konsultasi publik bersama organisasi penyandang disabilitas perlu digelar untuk memastikan regulasi mencerminkan kebutuhan riil.
  3. Perkuat pengawasan implementasi: Bentuk tim independen yang bertugas mengevaluasi infrastruktur dan layanan publik dari sisi aksesibilitas.
  4. Anggarkan dana khusus dalam APBD: Pastikan ada pendanaan jelas untuk pelatihan kerja, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur inklusif.

Perwali Nomor 9 Tahun 2024 merupakan langkah berani menuju kota ramah disabilitas. Namun, tanpa Perda sebagai pondasi, kebijakan ini riskan runtuh saat menghadapi tantangan implementasi dan uji legitimasi hukum.

Sebagai bagian dari komunitas disabilitas dan akademisi kebijakan publik, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan—Pemkot, DPRD, dan masyarakat—untuk bersama membangun Surabaya yang inklusif, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Abdul Majid, SE.
Ketua LIRA Disability Care (LDC) dan Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya.***

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kopilot Tikam Pilot di Penerbangan Flydubai Tujuan Israel

1 Okt 2026 - 18:45 WIB

Kopilot Tikam Pilot di Penerbangan Flydubai Tujuan Israel

AI Gemini Bobol 3 Perusahaan Nyata Saat Uji Coba Keamanan

21 Sep 2026 - 18:53 WIB

AI Gemini Bobol 3 Perusahaan Nyata Saat Uji Coba Keamanan

AS Akui Punyai Senjata Ofensif di Orbit Bumi, Detil Rahasia

15 Sep 2026 - 18:00 WIB

AS Akui Punyai Senjata Ofensif di Orbit Bumi, Detil Rahasia

Punya Senjata di Orbit Bumi, AS Belum Ungkap Detilnya

15 Sep 2026 - 16:58 WIB

Punya Senjata di Orbit Bumi, AS Belum Ungkap Detilnya

Serangan Udara Rusia Nyaris Mengenai Boris Johnson Mantan PM Inggris

14 Sep 2026 - 18:56 WIB

Serangan Udara Rusia Nyaris Mengenai Boris Johnson Mantan PM Inggris

AI Tak Terkendali Membahayakan Umat Manusia

28 Agu 2026 - 19:30 WIB

AI Tak Terkendali Membahayakan Umat Manusia

Ratu Thailand Latihan Terbangkan Pesawat Tempur Canggih Gripen

27 Agu 2026 - 19:12 WIB

Ratu Thailand Latihan Terbangkan Pesawat Tempur Canggih Gripen

Ilmuwan Tiongkok Ciptakan Berlian Enam Kali Lebih Kuat dari Aslinya

19 Agu 2026 - 21:46 WIB

Ilmuwan Tiongkok Ciptakan Berlian Enam Kali Lebih Kuat dari Aslinya

Efek “Drag Crisis”: Fenomena Fisika Membuat Bola Piala Dunia 2026 Lebih Berbahaya

7 Jul 2026 - 19:49 WIB

Efek “Drag Crisis”: Fenomena Fisika Membuat Bola Piala Dunia 2026 Lebih Berbahaya
Trending di Uncategorized