Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Koalisi Difabel Jatim Desak DPRD Segera Revisi Perda Disabilitas Lebih Inklusif

badge-check

Koalisi Difabel Jatim Desak DPRD Segera Revisi Perda Disabilitas Lebih InklusifPerbesar

Penulis: Majid | Penulis: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM- Puluhan organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Difabel Jawa Timur mengajukan permohonan audiensi kepada Ketua DPRD dan para ketua fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur.

Agenda utamanya adalah mendorong percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, yang dinilai tidak relevan lagi dengan dinamika hukum dan kebutuhan aktual.

Abdul Majid, Koordinator Koalisi Difabel Jawa Timur, menegaskan bahwa revisi perda merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

“Regulasi yang berlaku saat ini ‘PERDA nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas jawa timur’ sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maupun Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD).” tegas Majid dalam rilisnya kepada media pada Rabu, 16 April 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas di Jawa Timur mendapatkan perlindungan yang layak dan kesempatan yang adil dalam semua aspek kehidupan,” imbuhnya.

Ketua Lira Disability Care itu menambahkan, proses revisi harus melibatkan komunitas difabel secara penuh dan bermakna, sesuai prinsip Nothing About Us Without Us.

Sementara itu, Umi Salamah, Sekretaris Koalisi sekaligus Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), menyoroti pentingnya keberpihakan substansi regulasi terhadap tantangan riil difabel.

“Kami ingin memastikan revisi perda mencakup isu krusial seperti kesehatan, aksesibilitas, pendidikan inklusif, ketenagakerjaan, kewirausahaan, hingga perlindungan sosial. Sudah saatnya kebijakan dibuat bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,”* ujar Umi dalam rilis tertulisnya kepada media, 16 April 2025.

Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan Koalisi Difabel Jatim menjadi mitra aktif dalam proses legislasi, termasuk memberikan masukan teknis dan memantau implementasi pasca-pengesahan. Umi juga meminta Komisi E DPRD Jawa Timur segera mengagendakan audiensi dengan perwakilan koalisi.

Koalisi Difabel Jawa Timur terdiri dari 28 organisasi dan komunitas pendukung inklusi, antara lain Rumah Kinasih Blitar, DMI Jatim, HWDI Jatim, ITMI Jatim, PPDI Jatim, Jatim Inklusif, ULD PB BPBD Jatim, PJS Jatim, Gerkatin Jatim, Gempita Suara Semesta, POTADS Jatim, Perhimpunan Disabilitas Probolinggo, Forsink, Fordifa, Yayasan Al-Hafidz, JDC, LBH Disabilitas, Kantor Advokat Hakim Gunawan SH MH, Solitaris, APPII Jatim, Disabilitas Berkarya, Lembaga Pemberdayaan Tuna Netra, Lembaga Analisis Kebijakan dan Perburuhan Jatim, FP Jamsos, hingga PSAI Surabaya. Semua pihak telah memberikan dukungan tertulis, menandakan konsensus luas dari akar rumput.

Koalisi berharap DPRD Jatim segera menjadwalkan audiensi dan membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dalam revisi perda. Mereka akan menyerahkan dokumen berisi poin-poin usulan perubahan sebagai bahan pertimbangan legislatif.***

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kapolres Jombang Tampung Aspirasi PMII

17 Nov 2026 - 10:26 WIB

Kapolres Jombang Tampung Aspirasi PMII

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

17 Nov 2026 - 10:04 WIB

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

17 Nov 2026 - 09:20 WIB

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

17 Nov 2026 - 08:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

16 Nov 2026 - 20:30 WIB

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

16 Nov 2026 - 19:40 WIB

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

16 Nov 2026 - 19:25 WIB

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

16 Nov 2026 - 19:21 WIB

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law

16 Nov 2026 - 18:50 WIB

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law
Trending di Nasional