Penulis: Wibisono | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM- Waktu tinggal dua hari sebagai Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo ngebut menyelesaikan ‘pekerja rumah’ penting bagi warga dan pembangunan kabupaten Jombang. Selasa, 17 Februari 2026, Teguh mempimpin Jilid II pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten di Kecamatan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2026 untuk wilayah Utara Brantas dilaksanakan di pendopo Kecamatan Ploso.
Momentum dalam rangka menyatukan visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri nomor 86 tahun 2017.
Acara dibukan oleh Teguh Narutomo M.M, dihadiri Sekdakab Jombang Agus Purnomo, anggota DPRD Kabupaten Jombang, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Camat Ploso, Camat Kabuh, Camat Kudu, Camat Ngusikan, Camat Plandaan, dan Forkopimcam, Kepala Desa, delegasi desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan.
Teguh Narutomo dalam amanatnya menjelaskan bahwa musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan yang bersifat bottom-up, selain top-down, politis dan teknokratik. Tujuan tingkat kecamatan untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi usulan pembangunan dari desa/kelurahan agar selaras dengan prioritas daerah, sehingga lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Tahun ini, pelaksanaan musrenbang menjadi sangat penting karena kita akan merencanakan kegiatan tahun 2026 dimana bupati dan wakil bupati terpilih akan terlibat dalam penyusunan pada tahun 2025 dan melaksanakannya di tahun 2026”, tutur Pj Bupati Jombang.
Adapun tema pembangunan tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Bidang Strategis”, dengan empat prioritas pembangunan yakni:
- peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- peningkatan kemandirian desa serta kehidupan masyarakat yang harmonis
- penguatan tata kelola pemerintahan
- peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.
“Beberapa strategi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan tahun 2026, antara lain penentuan pagu indikatif kecamatan (PIK), penentuan desa mantra, dan penerapan e-hibah,” tutur Teguh.
Untuk mewujudkan pembangunan yang merata di setiap kecamatan, diperlukan strategi mengatasi kesenjangan infrastruktur antar-wilayah. Salah satu strategi yang diterapkan adalah kebijakan pagu indikatif kecamatan yang bertujuan membantu kecamatan mengejar ketertinggalan infrastruktur melalui alokasi anggaran berbasis kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Menu PIK tersebut yakni digunakan untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan PJU jalan Kabupaten.
Disampaikan pula oleh Pj Bupati Teguh Narutomo bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jombang periode tahun 2025-2029, selain menerapkan kebijakan pagu indikatif kewilayahan, juga diterapkan program desa maju dan sejahtera (Desa Mantra).
Program ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan desa sesuai kewenangan masing-masing, guna mewujudkan visi “Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”
Menu program desa maju dan sejahtera (desa mantra) yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten untuk dapat dipilih, adalah: Honor RT, honor RW, bantuan kegiatan RT dan bantuan kegiatan dasawisma; penyediaan dana talangan untuk petani oleh bumdes; pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan; pelatihan dan fasilitasi sarana prasarana bagi wirausaha baru; pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa; pengadaan pupuk organik/kompos/ bokashi.
Pada perencanaan tahun 2026, alokasi pagu indikatif program desa maju dan sejahtera (desa mantra) untuk seluruh desa di:
1) Kecamatan ploso, sebesar Rp. 2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
2) Kecamatan Kabuh, sebesar Rp. 3.180.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
3) Kecamatan Kudu, sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
4) Kecamatan Ngusikan, sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
5) Kecamatan Plandaan, sebesar Rp. 2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
“Di samping strategi-strategi yang telah disusun, kami juga terus berfokus pada implementasi kebijakan prioritas nasional. Beberapa di antaranya: pengurangan angka kemiskinan; penurunan tingkat pengangguran, dan pembangunan infrastruktur guna membuka pusat-pusat ekonomi baru termasuk mendukung program pemberian makanan bergizi gratis,” papar Pj Bupati Jombang.
“Saya berharap Musrenbang ini dapat menjadi wadah yang produktif dalam merumuskan berbagai aspirasi, usulan, serta saran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah kita, sehingga kita dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Semoga segala upaya dan kontribusi kita dalam acara ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya serta dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT,” pungkasnya. **
