Penulis: Aries H. Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM— Puluhan buruh dari PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) atau Sampoerna Kayoe di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, mereka tergabung Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), ajukan tiga tuntutan ke Pemkab Jombang.
Aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang pada Senin (16/11/2026).
Ini merupakan gelombang aksi yang berulang dilakukan para pekerja untuk mendesak perbaikan sistem ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.
Ketua SBPJ sekaligus koordinator lapangan, Hadi Purnomo, memimpin langsung massa yang menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
* Pengapusan sistem kerja 12 jam/ hari
* Pesangon dicicil selama 10 kali
* Cabut UU Omnibus Law
“Penghapusan sistem kerja 12 jam yang diterapkan oleh perusahaan alih daya di lingkungan PT SGS.Terutama pekerja perempuan yang disuruh shift malam dari pukul 20.00 hingga pukul 08.00 pagi. Ini sangat membahayakan keselamatan mereka dan merampas waktu bersama keluarga,” tegas Hadi di lokasi aksi.
Dipertemukan
Selain itu, pihak buruh juga meminta kejelasan regulasi pengupahan sekaligus menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang tahun 2027 sebesar 10 persen.
Tuntutan ketiga, para buruh mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang untuk bertindak tegas dan melakukan penindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran hak pekerja yang terjadi di perusahaan tersebut.
“Selama ini banyak hal yang kami laporkan belum tuntas ditangani. Kami meminta pengawas ketenagakerjaan turun langsung, periksa, dan selesaikan pelanggaran yang ada,” tambah Hadi.
edatangan puluhan buruh tersebut telah diterima oleh perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang. Kepala Bidang Pengupahan dan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Jombang.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan mencatat dan menindaklanjuti setiap poin tuntutan yang disampaikan, serta berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara perwakilan buruh dan manajemen perusahaan dalam waktu dekat.
Aksi hari ini menunjukkan tekad berkelanjutan para pekerja agar praktik ketenagakerjaan di PT SGS benar-benar mematuhi aturan hukum yang berlaku.**

























