Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis. 12 November 2026.
Meskipun demikian, hinggga berita diturunkan belum ada pernyataan resmi dari lembaga kepresiden tentang berita pengunduran diri Gibran.
Langkah ini disampaikan bertahap kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan lembaga tertinggi negara, menyusul polemik berkepanjangan terkait keabsahan dokumen pendidikannya yang mengguncang panggung politik nasional.
Kronologi Penyerahan Surat
Pada Kamis pagi, 12 November 2026, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen di Senayan untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani.
Kedatangan ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR yang membenarkan penerimaan dokumen tersebut.
Sehari sebelumnya, pada Rabu, 11 November 2026, Gibran terlebih dahulu menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma.
Konfirmasi ini disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang mengetahui proses penyerahan tersebut.
Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tertutup yang berlangsung sehari lebih awal.
Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Negara. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut dalam konferensi pers resmi:
“Dalam pertemuan itulah, Mas Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur. Presiden tidak menolak, dan keduanya berdiskusi panjang lebar. Pak Presiden juga memberikan sejumlah saran terkait langkah selanjutnya.”
Latar Belakang
Keputusan ini muncul di tengah dinamika hukum yang memanas menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu syarat administrasi pencalonannya pada Pemilu Presiden 2024.
Putusan MA tersebut memicu gelombang usulan di parlemen, mulai dari Hak Menyatakan Pendapat hingga pembahasan kemungkinan proses pemakzulan di DPR RI.
Meski memilih mundur dari jabatan, Gibran menegaskan tidak menyerah pada upaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Melalui keterangan yang disampaikan Mensesneg, Gibran memohon kesempatan untuk tetap memperjuangkan kebenaran datanya melalui jalur hukum yang sedang berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hingga berita ini diturunkan, isi rincian maupun salinan lengkap surat pengunduran diri tersebut belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas.
Belum ada juga informasi pasti mengenai kapan pengunduran diri ini akan efektif berlaku, serta mekanisme selanjutnya yang akan diambil oleh MPR dan Presiden dalam mengisi kekosongan jabatan nomor dua di eksekutif ini.
Pengunduran diri Gibran menjadi babak baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia — di mana seorang wakil presiden terpilih secara langsung mengundurkan diri di tengah masa jabatannya.
Seluruh pihak kini menunggu langkah konstitusional selanjutnya sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.**
