Menu ✖

Mode Gelap

Nasional

Dugaan Potongan 30 % Dana Pokir DPRD Jombang: Terima Rp140 Juta dari Rp200 Juta

badge-check


					Ilustrasi pemtongan dana pokir. Foto: ist Perbesar

Ilustrasi pemtongan dana pokir. Foto: ist

Penulis : Elok Apriyanto | Redaktur: Priyo Suwarno

JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM— Seorang pengelola pondok penteren di Diwek Jombang, Jawa Timur, mengaku dana bantuan pokok pikiran (pokir) DPRD senilai Rp200 juta untuk Tahun Anggaran 2026 hanya diterimanya Rp140 juta setelah dipotong 30 persen oleh oknum terkait.

Bantuan pokir DPRD pada dasarnya adalah bagian dari APBD yang dirancang untuk mewujudkan aspirasi warga dari daerah pemilihan anggota dewan. Dana ini biasanya mendukung pembangunan setempat, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

Kasus ini dialami AZ (53), penggalang yayasan ponpes di Kecamatan Diwek, Jombang. Ia menima bantuan pokir dari anggota Fraksi PPP DPRD Jombang. Semula proposalnya berjumlah Rp250 juta, tapi hanya Rp200 juta yang masuk anggaran pokir 2026.

“Sekarang masih dalam verifikasi, kemungkinan cair Maret nanti,” ungkap AZ saat ditemui Kamis (12/2/2026), dengan menanyakan identitasnya dirahasiakan sebagian.

Masalah timbul saat dana Rp200 juta yang sudah disetujui ternyata dipangkas lagi. AZ menyebut potongan mencapai 30 persen, sehingga bersih hanya Rp140 juta. “Dipotong oleh operatornya, orang dekat Bu Junita dari PPP. Ditambah ditagih biaya LPJ dan pajak,” katanya.

Operator Bernama LK dari Desa Kayangan, Diwek, disebut bertugas mengoordinasikan penerima dan mengumpulkan potongan dari lembaga yang direkomendasikan. “Dia yang mungut 30 persen. LPJ dan pajak seharusnya kami urus sendiri,” tambah AZ.

AZ mengeluh atas praktik ini, meski merasa tidak berdaya. “Sebenarnya setuju, tapi apa boleh buat. Kalau sesuai aturan, LPJ dan pajak harusnya ditanggung pihak dewan,” ujarnya.

Di sisi lain, Junita Erma Zakiyah, anggota Fraksi PPP DPRD Jombang, menyangkal tuduhan pemotongan 30 persen. “Semua desa penerima pokir dari saya nol potongan,” tegasnya.

Ia mengklaim desa-desa seperti Kwaron, Bulurejo, Balongbesuk, Cukir, dan Ceweng menerima bantuan utuh. “Bisa dicek langsung,” katanya.

Soal LK dari Desa Kayangan, Junita belum bisa konfirmasi. “Satu desa ada beberapa operator, seperti Rini ada tiga orang. Saya cek dulu,” tutupnya.**

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Veda Ega Pratama Torehkan Catatan Emas Raih Pole Position Moto3 Philip Island

24 Oktober 2026 - 19:05 WIB

Berangkat Umrah Lebih Cepat dan Aman, PT Maghfiroh Sosialisasi Tabungan Rp20.000/ Hari

24 Oktober 2026 - 16:16 WIB

Ludes Terbakar Gudang Daur Ulang Plastik Milik Muhaimin di Bandung Diwek Jombang

24 Oktober 2026 - 11:51 WIB

Bupati Warsubi Ground Breaking JIP PT Kawasan Ploso, Investasi Rp4,8 Triliun

24 Oktober 2026 - 10:44 WIB

Kejari Gresik Periksa Pejabat Dinas Damkar Terkait Dugaan Penggunaan Anggaran

24 Oktober 2026 - 07:57 WIB

Kunjungi Desa Tebaloan.Kapolres Gresik Safari Jumat dan Gelar Rembuk Desa

24 Oktober 2026 - 07:56 WIB

Pemkab Gresik Biayai Bimbingan Belajar hingga Pendampingan Mengaji untuk Siswa Sekolah Rakyat

24 Oktober 2026 - 07:55 WIB

Wabup Gresik Ajak Masyarakat Optimalkan GEMMA KIA

24 Oktober 2026 - 07:53 WIB

Menelisik Akar Terorisme (71): Klan Wajah Baru Serang Israel

24 Oktober 2026 - 00:00 WIB

Trending di Nasional