Penulis: Elok Apriyanto | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM– Pemkab Jombang saat ini sedang melakukan marathon pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang. Bupati Jombang Warsubi memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 , melibatkan delegasi dari lima kecamatan, yakni Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto.
Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat desa dengan prioritas pembangunan daerah hingga nasional.
Bupati Warsubi menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 memiliki peran krusial dalam mendukung agenda nasional, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Musrenbang adalah momentum penajaman dan kesepakatan usulan pembangunan. Seluruh program harus terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Warsubi, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”.
Tema ini diarahkan untuk menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai fondasi utama yang terhubung langsung dengan industri pengolahan serta pasar digital.
Sebagai bentuk transparansi, Bupati Warsubi memaparkan capaian pembangunan tahun 2026 yang merupakan hasil Musrenbang tahun sebelumnya.
Program tersebut meliputi peningkatan jalan di sejumlah ruas strategis serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lima kecamatan peserta Musrenbang.
Lebih lanjut, Warsubi mengumumkan transformasi kebijakan melalui skema Prioritas Kecamatan dan program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera).
Setiap kecamatan akan mendapatkan alokasi anggaran peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp1 miliar dan PJU sebesar Rp200 juta.
Dalam upaya mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat, Pemkab Jombang juga meningkatkan target penciptaan wirausaha baru. Jika sebelumnya satu wirausaha per dusun, kini ditargetkan menjadi tiga wirausaha baru di setiap dusun.
“Kami ingin setiap dusun memiliki penggerak ekonomi. Melalui stimulan modal Rp5 juta per orang, masyarakat didorong memulai usaha mikro produktif, misalnya budidaya puyuh yang nantinya bisa berkembang,” jelas Warsubi.
Ia menambahkan, fokus pemerintah bukan sekadar pemberian modal, melainkan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dari tingkat akar rumput.
“Upaya ini berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Jombang,” paparnya.
Bupati Warsubi mencatat, angka pengangguran pada akhir 2024 mencapai 28.700 jiwa, kemudian turun menjadi 25.600 jiwa pada tahun 2025 atau berkurang sekitar 3.100 jiwa.
“Dengan sinergi pemerintah dan sektor swasta yang memprioritaskan tenaga kerja lokal, diperkirakan sekitar 6.100 lapangan kerja baru tercipta,” katanya.
Warsubi berharap seluruh delegasi menghasilkan kesepakatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap peran kecamatan semakin kuat sebagai simpul pembangunan demi mewujudkan Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” tutur Warsubi.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan bahwa usulan RKPD 2027 akan difokuskan pada dua sektor utama, yakni pembangunan infrastruktur jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Selain itu, Kabupaten Jombang juga akan memperkuat pengelolaan sampah melalui pembentukan Bank Sampah hingga tingkat RT, sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional.
“Bank Sampah akan digerakkan hingga tingkat RT dengan alokasi anggaran Rp3,2 juta per RT. Desa bertindak sebagai koordinator agar sampah tidak hanya terkelola, tetapi juga memiliki nilai ekonomi,” pungkas Hadi. **
