Menu

Mode Gelap

Nasional

Noel: Ada Parpol dan Ormas di Balik Kasus K3

badge-check


					Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, saat kena OTT KPK . Dok.KPK Perbesar

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, saat kena OTT KPK . Dok.KPK

Penulis: Agung Sedayu | Editor: Gandung Kardiyono

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat pada Senin (19/1/2026) terkait dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat K3.

Kepada media, ia mengaku siap menghadapi proses hukum dan menyebut ada keterlibatan satu partai politik serta satu ormas, namun identitasnya baru akan diungkap pekan depan.

Noel menegaskan banyak perusahaan melawan kebijakannya saat menjabat, dan keterlibatan partai serta ormas memperkuat konflik tersebut.

Ia menolak wacana abolisi, menyatakan tanggung jawab atas perbuatannya, serta menilai presiden sebaiknya fokus pada kepentingan rakyat.

Selain itu, Noel mengkritik KPK yang dianggap gagal menjalankan fungsi pencegahan korupsi dan justru membangun narasi keliru dalam kasus Sertifikat K3.

Ia berharap praktik penegakan hukum berbasis kebohongan dapat dihentikan.**

 

 

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Belum Sembulan Terjadi Lagi, Pria Misterius Tewas Loncat dari Jembatan Kembar Cangar

23 April 2026 - 16:31 WIB

Gempa 3.8 Magnetudo Guncang Buleleng Bali dan Timor

23 April 2026 - 15:37 WIB

Turis India Embat Handuk hingga Keset di Ubud Bali

23 April 2026 - 14:43 WIB

Bocah SD Jatuh dari Ketinggian 8 Meter di Pasar Serangan

23 April 2026 - 14:29 WIB

Menang Gugatan Rp119 Triliun Lawan Hary Tañoe, Jusuf Hamka Sujud Syukur

23 April 2026 - 11:13 WIB

Menelisik Sejarah Terorisme (1): Ketika Kekerasan Jadi Pilihan Aksi

22 April 2026 - 18:54 WIB

KPJ Sabah Specialist Hospital Makin Berkibar, Jadi Pilihan Pasien Indonesia 

22 April 2026 - 11:56 WIB

Rudy Mas’ud tak Punya Nyali Temui Massa Aksi Unjuk Rasa AMP Kaltim

22 April 2026 - 09:02 WIB

Kontribusi 2025 Hanya 25,6 %, Dewan Rekomendasi Bupati agar Naikkan PAD Jombang

21 April 2026 - 20:53 WIB

Trending di Ekonomi