Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 Desember 2025, menerima laporan penting dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, terkait rencana anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk menangani rehabilitasi dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Presiden juga menyatakan agar anggaran tersebut jangan sampai diselewengkan, dipergunakan sepenuhnya untuk rehabilitasi, terutama memabtnu warga masyarakat yang tekena dampak bencana tersebut.
Anggaran ini mencerminkan langkah besar pemerintah dalam upaya pemulihan pascabencana yang menyasar tidak hanya perbaikan fisik, namun juga pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari APBN, termasuk alokasi rutin untuk bencana senilai Rp5 triliun per tahun dan hasil efisiensi anggaran sebesar Rp60 triliun.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran ini dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, di bawah pengawasan ketat guna mencegah potensi penyimpangan, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo yang siap mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan korupsi.
Perincian anggaran menunjukkan fokus utama pada Aceh yang memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp25,41 triliun. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki 37.546 unit rumah yang mengalami berbagai tingkat kerusakan, serta memperbaiki fasilitas publik yang vital seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas keagamaan.
Penanganan juga diarahkan ke sektor pertanian, termasuk peternakan dan lahan sawah, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Sementara itu, Sumatra Utara memperoleh Rp12,88 triliun untuk rehabilitasi infrastruktur dan prasarana umum pascabanjir, dan Sumatra Barat mendapatkan Rp13,52 triliun dengan prioritas pada daerah-daerah yang sudah mulai pulih, termasuk menghadapi tantangan nagari terisolasi di Pesisir Selatan dan Agam.
Pemerintah juga menyiapkan santunan sebesar Rp60 juta per rumah tangga terdampak, serta tambahan dana Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi guna mempercepat proses pemulihan.
Penekanan pada upaya rekonstruksi yang bertahap dan berkelanjutan menjadi kunci, dengan tujuan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan.
Laporan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Banda Aceh pada 7 Desember 2025, sebagai hasil koordinasi intensif antara BNPB dan Kementerian PUPR.
Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dan kelengkapan persiapan dalam menanggulangi dampak bencana, sekaligus memastikan agar bantuan tepat sasaran dan berdampak positif jangka panjang bagi masyarakat. **
