Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025, anggota Komisi IV DPR, Usman Husin dari Fraksi PKB, menyampaikan kritik keras terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera yang menewaskan hingga 770 jiwa.
Usman Husin secara tegas menyatakan, “Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya terdengar keras karena saya paling hatinya kasih. Sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Pak Menteri tidak paham soal kehutanan.”
Ia menyoroti kegagalan kementerian dalam mengantisipasi bencana, termasuk bencana serupa yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur. “Ini bukan pertama kali. Sudah terjadi bencana-hidrometeorologis besar tapi pemerintah belum mampu mencegahnya. Saya minta agar izin kehutanan dihentikan dan dilakukan penanaman ulang pohon secara massif,” tegas Usman.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi atau bahkan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. “Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai rapat kerja.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa pergantian posisi dalam kabinet adalah hak prerogatif Presiden, dan ia berkomitmen menjalankan tugasnya sebaik mungkin. “Saya hanya punya tanggung jawab bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Raja Juli mengungkap rencana strategis kementerian ke depan: “Kami akan mencabut 20 izin yang bermasalah serta melakukan reformasi tata kelola kehutanan. Kami juga berkomitmen secara moral untuk tidak melepaskan kawasan hutan di daerah yang rawan bencana.”
Usman Husin menanggapi rencana tersebut dengan skeptis. “Janji sudah sering muncul tapi aksi nyata belum terlihat. Kami ingin lihat langkah tegas di lapangan, bukan sekadar retorika.”
Rapat kerja hari ini menjadi panggung untuk menyuarakan keprihatinan dan tuntutan terkait krisis lingkungan yang telah berujung pada tragedi kemanusiaan besar. Konteks ini diharapkan menjadi momentum bagi kementerian kehutanan untuk melakukan perbaikan cepat dan menyeluruh. **
