Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Ekonomi

Mulyanto Minta Pemerintah Evaluasi Hilirisasi Nikel, Terlalu Manjakan Investor dan TKA China

badge-check

Anggota Komisi VII DPR RI,Mulyanto. (Foto: Istimewa)Perbesar

Anggota Komisi VII DPR RI,Mulyanto. (Foto: Istimewa)

Penulis: Tony Hariyanto | Editor: Hadi S Purwanto

JAKARTA, SWARAJOMBANG.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah mengevaluasi program hilirisasi nikel yang berjalan selama ini.

Ia menilai hasil evaluasi hilirisasi nikel ini sangat penting karena bisa menjadi acuan bagi pelaksanaan program hilirisasi hasil tambang lainnya seperti timah, bauksit, dan lain-lain.

“Sejauh pengamatan saya, pelaksanaan program hilirisasi nikel banyak merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat hanya dapat menikmati hasil jual nikel yang kecil ke smelter. Sedangkan negara harus menanggung berbagai risiko untuk pelaksanaan program ini. Karena itu saya minta Pemerintah serius mengevaluasi agar kejadian yang sama tidak dialami program lain,” ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (6/10/2022).

Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa pengorbanan masyarakat sangat besar dalam program hilirisasi nikel ini. Penambang tidak dapat menikmati harga internasional ekspor nikel yang tinggi dan terpaksa menjual ore mereka kepada industri smelter dengan harga rendah.

Sementara itu investor smelter dimanja dengan berbagai fasilitas tax holiday dan kemudahan fiskal dan non fiskal, termasuk tenaga kerja kasar asing (TKA Cina).

“Jangan sampai program ini hanya indah didengar, namun manfaatnya kecil bagi pembangunan nasional.  Karena mandeg pada produk setengah jadi seperti nikel matte atau nikel pig iron (NPI) dengan nilai tambah rendah,” terang Mulyanto.

Yang lebih ironis lagi, tambahnya, Indonesia seakan-akan menjadi “bumper” yang berhadapan dengan WTO, karena tuduhan larangan ekspor nikel.

Investor Cina justru meraup untung dari menjual nikel kekayaan alam kita kepada perusahaan raksasa mobil listrik Tesla. Ini adalah sebuah paradoks di negeri yang kaya sumber daya alam.

“Saatnya kita melarang ekspor produk setengah jadi nikel ini. Kementerian Perindustrian harus tampil di depan memimpin program hilirisasi ini, bukannya Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.  Agar hasilnya tidak mandeg seperti ini. Selain itu, harus jelas terlebih dahulu road map industri nilai tambah tinggi yang ingin dibangun dan dikembangkan sebelum program hilirisasi ini merembet pada bahan tambang lainnya,” tambahnya.

Untuk diketahui, Indonesia kini tengah menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO lantaran Indonesia melarang kebijakan ekspor nikel demi program hilirisasi di dalam negeri.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada media sempat menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan hilirisasi industri dalam negeri.

Dia mengatakan dalam gugatan tersebut juga belum diputuskan bagaimana nasib Indonesia. Pasalnya, hilirisasi adalah gagasan besar Presiden Joko Widodo dalam visinya tentang transformasi ekonomi.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

CEO Nvidia Selingkuh dengan Intel China Uang Rp 7.805 Triliun Lenyap Seketika

11 Nov 2026 - 18:51 WIB

CEO Nvidia Selingkuh dengan Intel China Uang Rp 7.805 Triliun Lenyap Seketika

Ekonomi Berfluktuasi, Orang Indonesia Justru Makin Gemar ‘Retail Therapy’ Pakai Bantuan AI

11 Nov 2026 - 18:37 WIB

Ekonomi Berfluktuasi, Orang Indonesia Justru Makin Gemar ‘Retail Therapy’ Pakai Bantuan AI

Sejumlah Komoditi Pangan Alami Kenaikan Harga

9 Nov 2026 - 18:04 WIB

Sejumlah Komoditi Pangan Alami Kenaikan Harga

Maunya Canggih Pakai AI, Konsumen McDonalds Malah Geram

8 Nov 2026 - 18:51 WIB

Maunya Canggih Pakai AI, Konsumen McDonalds Malah Geram

Harga Pangan Lanjutkan Tren Penurunan, Pedas Cabai Mereda

3 Nov 2026 - 21:08 WIB

Harga Pangan Lanjutkan Tren Penurunan, Pedas Cabai Mereda

Kelompok Makanan Pendorong, Inflasi Jatim 3,09% (YoY)

2 Nov 2026 - 21:43 WIB

Kelompok Makanan Pendorong, Inflasi Jatim 3,09% (YoY)

Ini Respons Menko Airlangga Soal Pajak Digital

2 Nov 2026 - 21:26 WIB

Ini Respons Menko Airlangga Soal Pajak Digital

Harga Cabai Rawit Anjlok di Jatim, Jadi Rp45 Ribu Per Kg

30 Okt 2026 - 19:39 WIB

Harga Cabai Rawit Anjlok di Jatim, Jadi Rp45 Ribu Per Kg

Atasi Anomali Harga Telur Ayam Pinsar Usulkan Zonasi Harga

26 Okt 2026 - 19:34 WIB

Atasi Anomali Harga Telur Ayam Pinsar Usulkan Zonasi Harga
Trending di Ekonomi