Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Eks KSAU : Ada Masalah Tanah Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh

badge-check

Eks KSAU, Perbesar

Eks KSAU,

Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya (Purn) Agus Supriatna menyampaikan pandangannya soal proyek Kereta Cepat Whoosh.

Menurutnya sejak awal bermasalah karena melibatkan aset negara. Pandangan itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Anak Bangsa pada 16 Oktober 2025.

Menurut Agus, proyek tersebut seharusnya dibiayai penuh secara bisnis tanpa melibatkan dana APBN. Ia menegaskan, “Bisnis itu bisnis, kok mau pakai tanah negara. Stasiun Halim itu aset negara, tanahnya milik TNI AU. Selama saya jadi Kepala Staf, tidak akan pernah saya setuju kalau itu dipakai.”

Agus mengungkapkan bahwa penolakannya sudah disampaikan sejak awal karena Halim adalah wilayah strategis yang berfungsi untuk pengamanan ibu kota.

Ia menilai keputusan menjadikan Halim sebagai stasiun kereta cepat justru menyalahi logika strategis pertahanan negara. Menurutnya, lokasi yang lebih tepat adalah Bekasi Timur atau Manggarai yang sudah terhubung dengan jalur KRL.

KA Cepat Shinkansen, MRT, LRT dan di Seluruh Dunia Merugi, Mengapa Mereka Tetap Dibangun

Ia juga mempertanyakan mengapa penggunaan tanah milik negara tidak diimbangi dengan kompensasi yang pantas. “Biarpun bagaimana, gak bisa pakai tanah negara untuk proyek bisnis. Kecuali kalau benar-benar bermanfaat besar untuk rakyat,” ujarnya.

Agus menilai proyek ini sejak awal berorientasi pada keuntungan, bukan kepentingan publik. Ia menyinggung kerugian yang terus bertambah dan potensi beban keuangan negara.

“Manfaatnya apa sekarang? Tambah utang kan? Terus rugi, lalu dibayar APBN. Loh, APBN itu uang rakyat,” katanya.

Ia juga menyinggung pengalaman saat menjabat KSAU, ketika beberapa pekerja asing asal Tiongkok membawa peralatan ke Halim tanpa izin.

Agus mengatakan ia langsung menahan mereka serta menyita perlengkapan tersebut karena belum ada izin resmi. Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap proyek strategis nasional.

Agus memuji sikap Menteri Keuangan baru, Purbaya, yang menolak penggunaan APBN untuk menutup kerugian proyek tersebut. Ia berharap sikap itu dapat diteruskan dengan pengawasan yang tegas.

“Saya setuju sekali dengan Pak Purbaya. Harusnya dari dulu DPR ada yang bicara seperti ini,” tuturnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa proyek seperti Kereta Cepat harus dijalankan secara profesional tanpa mengorbankan aset negara maupun uang rakyat.****

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

17 Nov 2026 - 10:04 WIB

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

17 Nov 2026 - 09:20 WIB

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

17 Nov 2026 - 08:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

16 Nov 2026 - 20:30 WIB

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

16 Nov 2026 - 19:40 WIB

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

16 Nov 2026 - 19:25 WIB

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

16 Nov 2026 - 19:21 WIB

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law

16 Nov 2026 - 18:50 WIB

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law

Pengganti Gibran, PDI-P Menilai Sufmi Dasco Ahmad Calon Terbaik untuk Wapres

16 Nov 2026 - 17:47 WIB

Pengganti Gibran, PDI-P Menilai Sufmi Dasco Ahmad Calon Terbaik untuk Wapres
Trending di Nasional