Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Anwar Hudijono
MAKASSAR, SWARAJOMBANG.com – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta apratur pemerintah memberikan kemudahan akses layanan publik kepada masyarakat rentan, seperti kalangan penyandang disabilitas agar tidak terjerembab kemiskinan ekstrem.
“Lihat saja di kota-kota besar. Kebijakan jalan pedestrian untuk tuna netra, tidak ada penghargaannya dipakai untuk jualan, dipakai untuk parkir. Yang bikin gak hitung-hitung, ada yang mepet di pohon. Kebijakannya formalitas saja, asal sudah dibikin tidak melihat manfaat dan kebaikannya,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Region Timur dalam rangka percepatan pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM di Makassar, Rabu (27/7/2022). Para peserta berasal dari 10 Provinsi wilayah Indonesia Timur.
Menurut data terakhir, katanya, pada Maret 2022 tercatat angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,4 persen. Jumlah ini menurun 0,71 persen dari jumlah per September 2021 yakni 9,71 persen. Pemerintah memasang target pada tahun 2024 angka kemiskinan turun menjadi 7 persen.
Kepada para peserta, Muhadjir mengingatkan pembentukan GTD tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penguatan program dan kegiatan. Revolusi mental perlu diimplementasikan dalam wujud aksi nyata. Aksi nyata adalah sebuah kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan khususnya masyarakat luas. Seperti kemudahan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas (cacat).
Mantan Mendikbud di pemerintahan pertama Presiden Jokowi ini mengatakan, pentingnya tertib administrasi yang merupakan bagian dari tugas yang diemban Koordinator Program Gerakan Indonesia Tertib, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Juga peningkatan layanan publik dalam Program Gerakan Indonesia Melayani yang digawangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
Intervensi berbasis data, menurut dia, harus dilakukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menyelenggarakan perekaman e-KTP sebagai upaya untuk tertib administrasi sekaligus sebagai inovasi pelayanan yang merupakan kewajiban pemerintah. Seraya menegaskan agar pembentukan GTD GNRM di wilayah Indonesia Timur dipercepat untuk bisa berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
“Untuk wilayah Indonesia Timur yang belum mendirikan satgas GNRM, agar dibentuk secepat mungkin. Ini penting untuk memahami dengan baik masalah yang muncul terkait mental-mental negatif untuk dicari solusinya, Karena akhir 2024 target (kemiskinan) kita 7 persen,” kata Muhadjir.
Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembentukan GTD GNRM yang hingga saat ini telah mencapai 71% yaitu sebanyak 365 dari 514 kab/kota. “Tetap saja penguatan dan perluasan program kegiatan GTD perlu dioptimalkan untuk lebih cepat membangun mental bangsa yang lebih baik sesuai amanat RPMN 2020-2024 dan selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ditambahkan, GNRM baru dapat dilaksanakan secara berlanjut jika telah efektif melibatkan unsur lima pemangku kepentingan: pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.
