Penulis: Jacobus E. Lato | Editor: Priyo Suwarno
ARAB SAUDI, SWARAJOMBANG.COM– Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman secara resmi menyatakan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai ancaman.
Pernyataan itu disampaikan setelah intelijen mengonfirmasi pengiriman senjata via kapal dari Fujairah ke kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) di pelabuhan Al Mukalla, Yaman selatan.
Riyadh langsung membalas dengan serangan udara terbatas, memicu ultimatum 24 jam dari Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Saudi, Pada 30 Desember 2025.
Pernyataan tegas itu dirilis pukul 14:00 waktu Riyadh melalui Saudi Press Agency (SPA) oleh Kementerian Pertahanan Saudi.
Dokumen komuniké militer menyoroti pengiriman senjata ke STC sebagai “sangat berbahaya” bagi stabilitas kawasan, dengan perintah “tindakan tegas”. Pernyataan disebar dari Riyadh—pusat koalisi anti-Houthi—ke sekutu dan PBB untuk legitimasi.
Kronologi
-
30 Desember 2025: Kapal UEA tiba di Mukalla membawa senjata dan kendaraan untuk STC; Saudi serang target dengan klaim “operasi terbatas”.
-
Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman (dukungan Saudi) beri ultimatum 24 jam: tarik pasukan UEA, batalkan pakta keamanan, larang akses pelabuhan tanpa izin Saudi.
-
UEA bantah pengiriman senjata, klaim hanya kendaraan militer yang diketahui Saudi, dan umumkan penarikan pasukan tersisa dari Yaman.
-
Saudi ancam langkah tegas untuk keamanan nasional; UEA serukan pengendalian diri dan koordinasi kontra-terorisme.
-
2 Januari 2026: STC tolak ultimatum, kuasai Hadramout dan Mahra, umumkan konstitusi serta transisi 2 tahun menuju kemerdekaan Yaman Selatan.
Serangan lanjutan Saudi pada 2-3 Januari 2026 tewaskan puluhan anggota STC di Hadramout, memperburuk retaknya hubungan bilateral Saudi-UEA dalam koalisi anti-Houthi.
Riyadh rencanakan dialog faksi selatan Yaman, sementara PBB khawatir gangguan pelabuhan Mukalla hambat bantuan kemanusiaan di Yaman—negara dengan krisis terburuk dunia. Konflik ini berpotensi buka front baru dalam perang Yaman selama 10 tahun.
Sebagai Putra Mahkota sejak 2017 dan Perdana Menteri resmi sejak 2022, Mohammed bin Salman memegang kendali kebijakan luar negeri Saudi terkait Yaman.
Pernyataan ancaman ini menandai ketegangan dengan sekutu UEA, meski sebelumnya hubungan bilateral erat di bawah koalisi anti-Houthi.**
