Penulis: Hadi S Purwanto | Editor: Hadi S Purwanto
JOMBANG, SWARAJOMBANG.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Jawa Timur Agus Purnomo mengatakan langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun Jombang adalah konsolidasi organisasi.
“Saya baru satu bulan pas dilantik, jadi konsolidasi organisasi adalah yang terpenting,” kata Agus Purnomo yang dilantik menjadi Sekdakab Jombang 24 Desember lalu kepada SWARAJOMBANG.com, Minggu (23/1/2022).
Dikatakan, perannya di jajaran organisasi birokrasi adalah menerjemahkan dan menjabarkan program-program Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang.
Menurut Agus, beberapa sektor yang menjadi prioritas adalah pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Disamping itu, yang tidak kalah penting adalah penguatan ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan.
“RPJMD ini adalah kerja besar. Karenanya perlu konsolidasi atau penataan organisasi, disamping penataan personil secara tepat,” papar Agus.
Agus mengakui salah satu kendala besar untuk mewujudkan RPJMD adalah terjadinya perubahan besar berkaitan petaka Covid-19. Sejumlah pos anggaran yang semula sudah dialokasikan untuk kegiatan tertentu, tiba-tiba berubah.
“Sejumlah anggaran terpaksa harus dialihkan untuk penanganan Covid-19. Ini memang kondisi darurat, karena menyangkut jiwa manusia,” terang Agus.
Labih lanjut ia menjelaskan, masalah penyediaan 80 ribu lapangan kerja misalnya, memang sulit terwujud karena dampak Covid-19 banyak perusahaan yang tutup dan terpaksa mem-PHK karyawanannya.
“Hal-hal seperti ini (wabah Covid-19) sungguh diluar prediksi kami, dan saya kira semua daerah mengalaminya,” kata Agus yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Mentalitas aparatur
Agus menjelaskan, sebagai Sekda ia harus mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan dan membuat strategi yang konprehenshif dalam membuat kebijakan.
Hal yang masih krusial saat ini, kata Agus adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal karena mentalitas aparatur yang masih memiliki pola kerja yang pasif, disiplin rendah, dan terjebak pada aktivitas rutin tanpa ada inovasi dalam pelayanan.
Disamping itu, belum optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan serta belum terakreditasinya standar pelayanan pada setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Berdasarkan visi “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”, dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat harus didasari prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya.
“Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja,” tandasnya.
Sedangkan “Berdaya Saing”, tambahnya, lebih menunjuk pada basis keunggulan strategis dan mandiri Kabupaten Jombang untuk mampu berkompetisi dan memberi kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional, nasional, maupun internasional.
Untuk mencapai visi itu, tambahnya, harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional, mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.
Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi leading sektor pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia aparatur bukan hanya pada 1 (satu) OPD saja, melainkan terdiri dari beberapa OPD yang harus bersinergi agar pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Jombang dapat berjalan optimal. OPD dimaksud adalah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Inspektorat dan Bagian Organisasi.
“Hal ini harus mendapat perhatian dan penanganan segera, karena apabila tidak segera diatasi reformasi birokrasi di Kabupaten Jombang akan berjalan lambat,” papar Agus.
Ibarat dokter, katanya, ia harus mampu mendiagnosis secara tetap penyakit apa yang diderita dan bisa memberi obat yang tepat.
“Dosisnya pun jangan tinggi-tinggi. Kita coba dulu dengan obat generic. Kalau dengan obat generic sudah baik dan sembuh, kan gak perlu pakai dosis tinggi,” Agus menyontohkan, sambil tertawa.
Agus juga mengaku sempat mendengar bahwa beberapa langkah yang diambil dinilai terlalu ‘cepat’ dan ‘keras’, sehingga sejumlah OPD agak kesulitan dan kewalahan mengikutinya.
“Itu mungkin gaya saya ya, dan teman-teman agak kesulitan mengikuti. Tapi lambat-laun saya yakin pasti bisa,” pungkasya.
