Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Pakar telematika Roy Suryo Cs mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu, 21 Mei 2025. Selain Roy, ada juga Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Rizal Fadillah dan Kurnia.
Roy menyatakan bahwa dirinya sebagai peneliti, dan mempertanyakan penelitiannya kepada polisi. Mereka mendatangi Komnas HAM, karena merasa dikriminalisasi atas laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu.
Untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak manusia yang kami duga dilakukan oleh saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi,” ujar Koordinator Non-Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin di Komnas HAM.
Menurutnya, Roy Suryo hanya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun, tindakan mereka justru dilaporkan oleh Jokowi.
Ahmad juga membeberkan adanya sejumlah pasal yang dipaksakan agar kliennya ini terjerat ranah pidana. Dia menyebut, pendapat Roy Suryo cs soal ijazah palsu ini tak ada kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi dasar Jokowi melapor ke Polda Metro.
Komnas HAM hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi atau reaksi publik yang spesifik terkait laporan yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo CS melaporkan dugaan kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang mereka alami akibat laporan Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu.
Mereka menduga ada tindakan kriminalisasi terhadap hak berpendapat dan otoritas ilmu pengetahuan yang mereka jalankan, dan meminta Komnas HAM untuk memanggil kepolisian serta pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) guna mengusut kasus ini lebih lanjut.
Roy Suryo dan timnya menegaskan bahwa pertanyaan mereka soal keabsahan ijazah Jokowi adalah bagian dari hak konstitusional dan ilmu pengetahuan, bukan untuk mencemarkan nama baik.
Mereka juga menyatakan bahwa Undang-Undang ITE yang menjadi dasar laporan Jokowi tidak seharusnya dipakai untuk menjerat mereka, karena UU tersebut justru dirancang oleh Roy Suryo sendiri saat menjadi anggota DPR.
Sementara itu, Komnas HAM sampai berita terakhir belum mengeluarkan tanggapan resmi atas pengaduan Roy Suryo CS, dan proses pemeriksaan atau tindak lanjut dari Komnas HAM terhadap laporan tersebut belum diketahui secara pasti dari sumber yang ada. **
