Menu

Mode Gelap

Pendidikan

Prof Zainuddin Maliki: Menteri Nadiem Wajib Amankan Kebijakan Sistem Zonasi

badge-check


					Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan sidak ke SMA Negeri 5 Tangerang Selatan, Senin (24/7/2023) terkait dengan pelaksanaan zonasi PPDB. (Foto: SWARAJOMBANG.com/ Anwar Hudijono) Perbesar

Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan sidak ke SMA Negeri 5 Tangerang Selatan, Senin (24/7/2023) terkait dengan pelaksanaan zonasi PPDB. (Foto: SWARAJOMBANG.com/ Anwar Hudijono)

Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Hadi S Purwanto

SURABAYA, SWARAJOMBANG.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berkewajiban mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendulunya, Prof Dr Muhadjir Effendy karena sistem ini relatif bagus. Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan.

“Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban Menteri sekarang memperbaiki, “ tegas Prof Dr Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN yang dihubungi dalam perjalanan dari Doha (Qatar) ke Muschat (Oman), Minggu (30/7/2023).

Menurut Zainuddin, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya sudah relatif bagus. Yang harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan.

Juga upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang. “Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu di sosialisasikan dengan baik,” tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.

Sementara itu Dr Endang Sri Rejeki, dosen Universitas Negeri Malang (UM) mengatakan, karut marut pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang. Di antaranya adalah membuat sekolah negeri baru.

Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya tidak seratus persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.

Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku tiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB. Dikatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu (sebelumnya) yaitu Muhadjir Effendy.

Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.

“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” kata Nadiem Makarim di pagelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

“Tetapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Tetapi Saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,” ungkapnya.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Obat Termahal di Dunia Namanya Casgevy Rp35 M/Suntik, untuk Terapi Thalassemia dan Anemia Sel Sabit

18 Maret 2026 - 11:12 WIB

Keputusan MK: Cabut Hak Pensiun Anggota DPR, Hasil Perjuangan Lita Gading dan Syamsul

16 Maret 2026 - 18:58 WIB

Bupati Warsubi Resmikan Gedung Al Aimmah dan Open House Ponpes Modern El-Haq Putra di Bareng

25 Januari 2026 - 19:20 WIB

Menteri Mochamad Irfan Didampingi Bupati Jombang Resmikan AIM dan AIBIS Milik Ponpes Al-Aqobah

25 Januari 2026 - 15:46 WIB

Kontrak Rp 1,65 Triliun, Waskita Karya Bangun 5 Sekolah Rakyat Termasuk di Jombang

22 Januari 2026 - 11:58 WIB

SDN 1 Batuporo Timur Sampang Punya 33 Siswa, tetapi Tiap Hari Terima 63 Porsi MBG

21 Januari 2026 - 19:51 WIB

Dua Remaja Pelajar SMP Digerebek Warga Kabuh Jombang, Tertangkap Basah Mesum di Kuburan Malam Hari

20 Januari 2026 - 19:38 WIB

Orang Tua dan Sekolah Minta Evaluasi Total Pasokan Makanan dari SPPG Miftahul Ulum

20 Januari 2026 - 18:50 WIB

Bantah Pungli SMAN Bandarkedungmulyo Rp3.320 Juta, Kadiknas Jatim: Tidak Ada Paksaan!

20 Januari 2026 - 18:30 WIB

Trending di Ekonomi