Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Ipong D Cahyono
JAKARTA,SWARAJOMBANG.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, prevalensi stunting turun sebesar 9,3 persen dalam lima tahun terakhir.
Muhadjir mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, dengan tema “Pemantapan Upaya Penuntasan dan Keberlanjutan Pencegahan dan Penanganan Stunting”, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (4/9/2024).
Rakornas dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah daerah yang telah berhasil melakukan percepatan penurunan stunting.
Dalam laporannya Menko Muhadjir menyampaikan, prevalensi stunting Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 9,3% dalam 5 tahun terakhir. Dari 30,8% di tahun 2018 (Riskesdas) menjadi 21,5% di tahun 2023 (Survei Kesehatan Indonesia).
Kemudian, pada tahun 2023 terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting menjadi 21,5% dari 21,6% di tahun 2022.
“Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan data kelompok sasaran, sehingga semua balita dan ibu hamil terdata dengan akurat agar intervensi yang diberikan menyasar seluruh kelompok sasaran,” ungkap Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, pemerintah terus berupaya dalam penurunan stunting secara massif. Di antaranya dalam dua tahun terakhir, dilakukan pemenuhan kebutuhan alat antropometri terstandar ke seluruh posyandu dan alat USG di tingkat puskesmas, serta pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil yang telah dilakukan di seluruh daerah.
Kemudian, pada bulan Juni 2024 telah dilaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di mana sebanyak 300.188 posyandu dilibatkan, sehingga berhasil meningkatkan jumlah balita yang diukur secara signifikan.
Terdata balita yang diukur mencapai 16.381.852 jiwa dan ditemukan 5.807.312 balita bermasalah gizi, yang mencakup gizi kurang, gizi buruk, wasting, weight faltering, dan stunting.
Muhadjir menyampaikan, Data by name by address dari hasil pengukuran dan intervensi serentak yang telah dilakukan, merupakan data penting sebagai titik awal untuk memberikan intervensi gizi dalam upaya pencegahan stunting.
Selain itu, data tersebut juga memberikan catatan perbaikan dalam keakuratan dalam penimbangan dan pengukuran, serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan.
Muhadjir meminta peran semua pemangku kepentingan ke depannya dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat lebih fokus ke sasaran yang berpotensi stunting.
“Saya mengapresiasi kepada seluruh stakeholder terkait baik dari sisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, juga para kader serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan hingga pemantauan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh daerah,” jelasnya.
Untuk mempercepat keberhasil penurunan stunting, Muhadjir meminta seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendampingan teknis sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan efisien.
Selain itu, perlunya perhatian khusus pada daerah tertinggal, terbelakang, dan terluar (3T), yang fokus pada tiga aspek utama yaitu: pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya penurunan stunting; dan penggerakan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik.
Sementara itu, Wapres KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa keberhasilan yang telah dicapai dalam percepatan penurunan stunting, merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari semua unsur yang terlibat.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa target besar yang masih harus dicapai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting. Oleh karena itu, dirinya memberikan penekanan khusus tentang pentingnya keberlanjutan pelaksanaan program penanggulangan stunting.
“Saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Akan lebih baik lagi jika dapat melampaui pencapaian pada periode sebelumnya,” harapnya.
“Kepemimpinan bisa berganti dan angka stunting bisa diturunkan. Akan tetapi, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting,” imbuhnya.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan. Apresiasi yang diberikan berupa dana insentif fiskal tahun berjalan tahun 2024 kategori percepatan penurunan stunting.
Pada tahun ini apresiasi diberikan kepada 130 pemerintah daerah untuk percepatan penurunan stunting yang terdiri atas 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota. Pada kesempatan itu, Wapres memberikan dana insentif fiskal secara simbolis kepada 20 pemerintah daerah.
Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada 15 desa berkinerja baik dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Semoga program percepatan penurunan stunting dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan di periode-periode berikutnya, sebagai upaya menciptakan generasi unggul sesuai visi Indonesia Emas 2045,” ucap Wapres menyampaikan harapan.
