Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM –
Polemik izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi masyarakat keagamaan kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengungkap adanya tekanan kuat dari seorang menteri yang dinilai memaksakan kebijakan tersebut demi kepentingan politik kelompok tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Yenny saat Haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kamis (18/12). Ia menceritakan pengalaman diskusi tertutup dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yang justru menyatakan tidak setuju dengan pemberian izin tambang kepada ormas.
“Saya ditelepon oleh Pak Luhud Panjaitan lalu diajak makan siang,” ungkap Yenny.
Dalam pertemuan itu, Yenny mendapat informasi bahwa kebijakan IUP bukan keputusan kolektif kabinet, melainkan dorongan kuat dari satu pihak tertentu. Ia pun menanyakan siapa aktor utama di balik kebijakan yang dianggap berisiko tersebut.
“Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” tegas Yenny.
Lebih lanjut, Yenny menyebut dorongan tersebut sarat motif politik transaksional. Informasi yang berkembang menunjukkan izin tambang diarahkan kepada kelompok keagamaan yang berafiliasi dengan partai menteri terkait.
“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” jelasnya.
Situasi ini membuat Yenny khawatir, terutama terhadap organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), yang menurutnya berpotensi hanya dijadikan alat kepentingan politik.
“Lah ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai alat legitimasi saja,” pungkas Yenny.***
