Penulis: Wibisono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di lima titik lokasi.
Pada hari Kamis, 13 Februari 2025, Musrenbang berlangsung di dua titik lokasi, Kecamatan Jombang dan Bandarkedungmulyo.
Tepat pukul 13.00 WIB, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, dan rombongan OPD tiba di halaman Kecamatan Bandarkedungmulyo.
Tampak hadir dalam kegiatan ini Camat beserta jajaran dari Kecamatan Bandarkedungmulyo, serta Kecamatan Perak, dan Gudo. Juga kepala desa dan utusan dari masing masing kecamatan tersebut.
Teguh Narutomo mengatakan Musrenbang pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi usai Pemilu serentak tahun 2024, maka serentak juga pergeseran kepemimpinannya.Implikasi dari hal ini, diharapkan terjadi sinergitas antara program pemerintah pusat dan daerah.
“Tahun sebelumnya, periode Pilpres berbeda dengan pilkada, tapi tahun ini sudah satu periode yang sama. Sehingga era kepemimpinan relatif sama, artinya konsep rencana pembangunannya harusnya sinergi. Ini harus dikawal bersama-sama, kemudian terjabarkan secara faktual di setiap daerah, ” jelas Teguh Narutomo.
Pj Bupati berpesan kepada para camat beserta perangkatnya yang hadir, untuk merancang program sesuai prioritas pemerintah pusat. Perlu ada program berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke kelurahan/desa.
“Ada hal yang perlu secara bijak disamakan persepsinya. Yang ditetapkan secara nasional, jangan sampai berbeda persepsi dengan tingkat kecamatan. Hal-hal ini tolong disiasati, dibicarakan secara bijak dan dikawal,” tandasnya.
Dalam upaya pemerataan pembangunan, Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dilakukan dengan tujuan agar wilayah kecamatan bisa mengejar ketertinggalan kelengkapan infrastruktur dengan diberikan menu wajib yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan.
Menu PIK tersebut di antaranya digunakan untuk peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan PJU jalan kabupaten.
Pagu Indikatif Kewilayahan untuk 21 kecamatan sebesar Rp. 31.500.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian alokasi PIK:
- Kecamatan Bandarkedungmulyo sebesar Rp. 1.745.673.234,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- PIK Kecamatan Perak sebesar Rp. 1.006.807.260,00 (satu miliar enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
- Kecamatan Gudo sebesar Rp. 1.551.174.877,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Teguh Narutomo menyatakan untuk mendukung program prioritas bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Jombang periode Tahun 2025-2029, selain menerapkan kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan, juga dilaksanakan melalui strategi program Desa Maju Dan Sejahtera (Desa Mantra).
Harus ada model kolaborasi, sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sesuai kewenangan guna mendukung pencapaian visi mewujudkan “Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Anggaran.
Terkait hal itu, Pj Bupati Jombang berharap setiap daerah menyesuaikan program sesuai inpres tersebut.
Lebih lanjut, pemerintah pusat juga memiliki program untuk meningkatkan pembangunan berbasis kearifan lokal.
Terkait hal itu, Teguh Narutomo meminta setiap kecamatan kembali memetakan potensi wilayah masing-masing.
“Petakan potensi sesuai kondisi faktual, buatlah dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi yang ada. Maksimalkan pemberdayaan masyarakat. Dari sekian program yang ada, yang menjadi catatan utama adalah pemberdayaan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa direalisasikan dengan program makan bergizi gratis,” pungkasnya. **
