Penulis: Adhi Wardono | Editor: Yobie Hadiwijaya
NGAWI, SWARAJOMBANG.COM-Fenomena pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data hingga akhir Mei 2025, tercatat sebanyak 37 anak di bawah umur mengajukan dispensasi (pemberian izin nikah untuk anak di bawah 19 tahun) nikah ke pengadilan agama.
Dari jumlah tersebut, 31 merupakan anak perempuan dan enam lainnya laki-laki
Semakin memprihatinkan, sebanyak 15 anak mengajukan dispensasi tersebut sudah dalam kondisi hamil. Bahkan, tiga di antaranya diketahui telah melahirkan. Sementara 19 kasus lainnya terjadi tanpa adanya kehamilan.
Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Kabupaten Ngawi, Gatot Kariyanto, menilai pergaulan bebas dan mudahnya akses terhadap konten pornografi menjadi pemicu utama pernikahan dini akibat kehamilan yang tidak direncanakan.
“Kemampuan anak-anak untuk mengakses internet tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang baik. Justru untuk membuka situs-situs yang tidak pantas,” ujar Gatot saat dihubungi pada Jumat (13/6/2025).
Menurut Gatot, perangkat gawai yang seharusnya menjadi sarana edukasi dan komunikasi positif, justru sering kali menjadi media bagi anak untuk mengakses konten negatif. Hal ini, lanjutnya, memperbesar risiko terjadinya pergaulan bebas dan hubungan di luar batas.
Ia menegaskan pernikahan anak, terutama yang dipicu oleh kehamilan yang tidak direncanakan, bukan hanya merupakan persoalan moral, tetapi juga berdampak sangat serius terhadap masa depan anak-anak.
“Kalau hamil duluan, itu berat. Bukan cuma beban ke fisik, tapi juga psikis dan sosialnya,” tegasnya.
Pernikahan di usia dini dapat menghambat pendidikan, perkembangan mental, sekaligus mempersempit peluang masa depan cerah untuk anak. Anak perempuan yang menikah di usia muda umumnya harus putus sekolah dan menghadapi risiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi.
Untuk menekan angka pernikahan dini, UPTD P2TP2A saat ini tengah menggenjot edukasi dan sosialisasi di sekolah, desa, dan berbagai komunitas. Namun, Gatot menegaskan tindakan pencegahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah.
“Butuh peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua juga harus lebih peduli dengan apa yang dikonsumsi anak melalui gadget mereka,” tandas Gatot.***
