Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM- Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari agenda nasional pemberdayaan pendidikan berbasis sosial telah memasuki tahap peluncuran. Salah satu titik peluncuran utama berada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Kabupaten Jombang.
Sekolah ini akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui konferensi Zoom bersama 99 titik lainnya di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025 mendatang, demikian Kepala Dinas Kominfo Jombang, Endro Wahyudi, S.STP., M.KP, menyampaikan rilis kepada wartawan, Sabtu 21 Juni 2025.
Dia menyatakan bahwa kesiapan SKB Mojoagung menuju peluncuran nasional telah melalui tahapan panjang dan evaluasi ketat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim dari Sekretariat Negara (Setneg), SKB Mojoagung dinyatakan layak secara administratif.
Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait status bangunan dan lahan telah lengkap, serta memenuhi seluruh indikator kelayakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dari sisi infrastruktur, progres renovasi SKB Mojoagung terus dipantau oleh tim teknis. Renovasi mencakup perbaikan ruang belajar, fasilitas asrama, ruang makan, serta lingkungan penunjang lainnya. diharapkan persiapan bisa selesai secepatnya.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/230/415.1.3/2025, peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025/2026 telah ditetapkan. Dinas Sosial Kabupaten Jombang juga telah menyelesaikan pengukuran seragam dan sepatu bagi seluruh siswa.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap operasional Sekolah Rakyat diwujudkan dalam usulan kebutuhan sumber daya manusia non-pengajar. Data resmi menunjukkan bahwa telah diajukan 1 tenaga tata usaha (TU), 8 wali asuh, 17 wali asrama, 84 tenaga cleaning service, dan 6 juru masak. Seluruh formasi ini akan bertugas mendukung sistem asrama dan aktivitas harian siswa.
Dari sisi tenaga pendidik, Kementerian Sosial telah membuka rekrutmen calon guru untuk Sekolah Rakyat dan memprioritaskan lulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari kelompok rentan, termasuk yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak yang mengalami putus sekolah.
“Materi pendidikan yang diajarkan mencakup kurikulum nasional dengan penambahan materi penguatan karakter, pengembangan keterampilan, dan muatan lokal sesuai potensi wilayah,” tambah Endro.
Peluncuran Sekolah Rakyat pada 14 Juli mendatang akan menandai langkah strategis pemerintah dalam mendorong pendidikan berbasis komunitas dan inklusi sosial. SKB Mojoagung diposisikan sebagai pioner, karena telah memenuhi seluruh standar kesiapan, baik administrasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.
Dengan seluruh persiapan yang terus digenjot dan dukungan penuh dari berbagai pihak, target pengoperasian Sekolah Rakyat SKB Mojoagung pada tahun ini diharapkan dapat terealisasi.
Artinya, mulai tahun ajaran 2025/2026, sekolah ini sudah bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar secara penuh, menjadi tonggak nyata pelaksanaan pendidikan sosial yang merata dan inklusif.**