Penulis: Zulkarnaen | Editor: Muhammad Tauhid
JAKARTA, SWARAJOMBANG.com – Program yang sedang dicanangkan pemerintah berupa konversi kompor gas ke kompor listrik harus dikaji ulang. Program ini dinilai bukan menyelesaikan masalah, malah justru memindahkan masalah.
“Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela saat mengikuti rapat Komisi VII dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementrrian Perindustrian, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Menurutnya, program ini terlalu terburu-buru dirilis ke masyarakat. Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sebagai seorang ibu yang mengurus urusan dapur, ia tahu betul kebutuhan kompor untuk rumah tangga. Konversi LPG 3 kg ke listrik jadi persoalan serius para ibu.
“Berhubung saya ibu-ibu yang mengurus kompor di dapur, jadi mengerti betul kompor apa yang dibutuhkan,” katanya lebih lanjut.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memulai uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik atau kompor induksi di tiga kota. Ujicoba ini menyasar tiga kota antara lain Denpasar, Solo dan salah satu kota di Sumatera Utara yang masih dalam persiapan.
Mulan mengingatkan bahwa Komisi VII DPR sebenarnya sudah membahas soal program kompor listrik ini dengan Kementerian ESDM. Dan rapat ketika itu menyepakati bahwa program tersebut perlu dikaji ulang.
Kini, program distribusi kompor listrik mulai digulirkan dan harganya mencapai Rp1,5 juta per unit. Ini jadi masalah lain yang akan dihadapi masyarakat, terutama para ibu.
“Menurut saya konversi dari kompor gas ke kompor induksi ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Konversi gas 3 kg ke induksi jadi persoalan ibu-ibu. Kami tahu Kemenperin hanya menjalankan mandat yang ditugaskan. Ini urusan PLN. Saya melihat ini terlalu terburu-buru,” keluh legislator dapil Jabar XI itu.
Sementara anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendukung langkah konversi kompor gas ke kompor listrik tersebut, dan meminta sosialisasi kepada masyarakat untuk dimasifkan.
“Saya mendukung dilakukan konversi gas ke (kompor) listrik secara bertahap ke masyarakat. Menurut saya pemakaian kompor listrik harus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, karena bagaimana pun energi yang berasal dari gas yang dipakai selama ini (oleh masyarakat) akan ada masa habisnya,” kata Rudi kepada wartawan, Rabu (21/9/2022).
Politisi Partai NasDem itu menambahkan, selama ini biaya pembelian bahan baku gas disubsidi negara dan angkanya cukup besar. Sehingga menurutnya semakin tinggi konsumsi gas, maka beban yang ditanggung negara pun semakin besar.
“Tiap tahun subsidi migas dari negara sangat besar. (Konversi ini) akan menghemat energi yang dipakai masyarakat dan menghemat beban belanja negara untuk subsidi migas,” kata Rudi.
Rudi menambahkan, langkah konversi kompor listrik ini juga sejalan dengan kondisi listrik yang saat ini surplus. Diketahui tahun ini kondisi surplus listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai 6 gigawatt (GW) dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, bahkan diperkirakan mencapai 41 GW di 2030.
“Dan pemakaian kompor listrik ini sejalan dengan kondisi listrik yang saat ini surplus energi. Banyak belum terpakai dan belum terserap,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut.
