Penulis: Jacobus E. Lato | Editor: Hadi S. Purwanto
SWARAJOMBANG.COM– Di kota-kota Eropa lainnya, gerombolan liar masyarakat perkotaan melihat bahwa kaum nasional liberal yang telah mereka bantu untuk meraih kekuasaan beralih kepada pendukung sendiri karena takut terhadap munculnya revolusi kedua.
Jalan terakhirnya, kelas menengah lebih menyukai rejim stabil yang otoritarian sekalipun, daripada rejim liberal namun lemah. Pemimpin pemerintahan baru bermunculan dari kelompok-kelompok konstitusional dan berbudaya.
Berbagai kelompok politik segera bangkit meraih kekuasaan selama rangkaian revolusi tahun 1848, namun pemilahan agama, yang berjalan iring dengan kebencian nasionalisme yang tidak rasional membenturkan mereka dalam konflik yang menghambat keberhasilan mereka.
Rakyat Teutonik dan Slavia tidak lagi setuju pada kalangan Irlandia Katolik dan Orangemen. Dampaknya, kekuasaan Inggeris dan Kekaisaran Austro-Hungaria atas Irlandia tetap bisa bertahan.
Awal abad kesembilan melihat bangkitnya barisan depan kelas menengah radikal, yang kerap melakukan kegiatan bawah tanah agar bisa mendapatkan konsesi dari rejim aristokrat dan wakil dalam parlemen.
Bagaimanapun, setelah tahun 1848, masyarakat rahasia nasional di Eropa mengubah hakikat dirinya. Ketika kaum borguis yang lebih kaya diterima di dalam kerangka pemerintahan aristokrat Eropa, masyarakat rahasia menjadi fokus kaum borjuis kecil atau proletarian yang tidak puas.
Liga Orang Jujur bentukan Blanqui dan Liga Para Penjahat serta sebuah masyarakat rahasia para pekerja Jerman di Paris berperan sebagai perintis Liga Komunis Marx dan Engels, yang menghapus perlengkapan ritual kelompok persaudaraan lebih tua— yang dilukiskan Marx sebagai ‘orang otoriter yang penuh takhayul.’
Dengan demikian, era kaum anarkis dan Bolshevik pun sudah siap berupaya melancarkan revolusi internasional.
Seperti ditulis Talmon dalam bukunya Political Messianism (Mesianisme Politik), revolusi agama yang bertumbuhkembang, terinspirasi oleh kepercayaan terhadap adanya revolusi yang permanen.
‘Hak dan tugas untuk mempertahankan keadaan revolusi juga perang sipil …..berada dalam hakikat benda … dalam kejahatan yang ada.’
Teror merupakan satu-satunya sarana yang dapat ditempuh kalangan yang terlucuti hak-haknya untuk melawan negara yang kaya dan rusak.
Para imam agama revolusi pun tidak memiliki kewajiban terhadap hukum atau otoritas. Iman mereka mengarahkan mereka dalam bentuk kehendak rakyat, yang direvelasikan, diungkapkan kepada mereka.
Dengan demikian, menggulingkan instituasi yang ada menjadi tugas mereka. Penggunaan semua sarana penghancuran yang ada dalam tangan mereka sendiri menjadi strategi mereka.
Pada tahun 1848, Raja Loius Philipe dari Perancis turun takhta.
Kekuasaannya jatuh ke tangan Pemerintahan Sementara yang dikuasai Dewan Nasional yang mendapat dukungan Dewan Nasional yang demokratis.
Lamartine, salah satu pemimpinnya menolak mengumumkan adanya republik revolusioner yang didukung pemilu yang diterima semua rakyat.
Ketika ditanya sekelompok orang yang marah mengapa dia dan sejawatnya para konspirator menjarah ‘pemerintahan dari rakyat,’ dia pun menjawab: “Karena hak dari darah yang mengalir, kobaran api yang menghanguskan gedung-gedung kita, negara tanpa pemimpin, rakyat tanpa arahan, tanpa aturan dan masa depan yang barangkali tanpa roti!… Datang dan terlibatlah.
Andalah para tuan itu! Namun janganlah memperpanjang inkwisi yang mengerikan, yang tidak mungkin terjadi di tengah aliran darah dan kobaran api.’ (Bersambung)
