Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Sudah lebih sebulan lebih mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap “mahkota kejeniusan” modus korupsi emas 3,5 ton logam mulia, menyebabkan hilangnya Rp 189 triliun dari kas negara selama periode 2017-2019.
Namun hingga 7 Desember 2025, ini belum ada reaksi apapun dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membawa mega penyelundunpan itu ke ranah hukum.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap modus korupsi emas 3,5 ton logam mulia melalui pemalsuan data kepabeanan di Bea Cukai, yang menyebabkan kerugian negara Rp 189 triliun selama 2017-2019.
Pelaku mengimpor emas batangan sebesar 3,5 ton namun memalsukan dokumen agar dikategorikan sebagai “perhiasan ekspor olahan”, sehingga lolos dari bea masuk dan pajak. Modus ini disebut Mahfud sebagai “mahkota kejeniusan” karena melibatkan kelompok usaha besar berinisial SB yang bekerja sama dengan afiliasi luar negeri.
Pada Oktober 2025, Mahfud menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan pengusutan kasus ini beserta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pernyataan disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, merujuk temuan Satgas TPPU tahun 2023 saat ia menjabat Menko Polhukam.
Kasus ini menyoroti transaksi janggal senilai Rp 189 triliun yang melibatkan tiga entitas, dengan emas impor yang seharusnya dikenai pajak tinggi. Hingga kini, isu ini ramai dibahas di media sosial sebagai kritik terhadap penegakan hukum di sektor kepabeanan.
Pelaku mengimpor emas batangan sebesar 3,5 ton namun memalsukan dokumen agar dikategorikan sebagai “perhiasan ekspor olahan”, sehingga lolos dari bea masuk dan pajak. Modus ini disebut Mahfud sebagai “mahkota kejeniusan” karena melibatkan kelompok usaha besar berinisial SB yang bekerja sama dengan afiliasi luar negeri.
Kronologi Kasus Korupsi Emas 3,5 Ton
-
2017-2019: Terjadi impor emas batangan 3,5 ton melalui Bea Cukai dengan modus pemalsuan data kepabeanan, mengklaim barang sebagai “perhiasan ekspor olahan” untuk menghindari bea masuk dan pajak, menyebabkan kerugian negara Rp 189 triliun serta dugaan TPPU.
-
2023: Satgas TPPU di bawah Mahfud MD (saat menjabat Menko Polhukam) menemukan bukti transaksi mencurigakan, menyerahkan data ke PPATK, Bea Cukai, dan Ditjen Pajak; terdapat ketidaksesuaian laporan antara Bea Cukai dan pajak, serta dugaan permainan aparat.
Perkembangan Terkini
-
7-8 Oktober 2025: Mahfud MD merilis video di YouTube pribadinya, menantang Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk usut kasus ini, menyebutnya “mahkota kejeniusan” modus yang melibatkan kelompok usaha inisial SB dan afiliasi luar negeri.
-
Oktober-Desember 2025: Isu ramai di media sosial tanpa perkembangan penyidikan resmi yang dipublikasikan; kasus masih mengendap meski data Satgas TPPU telah diserahkan.
Hingga Desember 2025, belum ada tersangka atau tindak lanjut hukum terbuka dari pemerintah terkait pengungkapan Mahfud. **
