Penulis: Yusran Hakim | Edior: Priyo Suwarno
BIREUEN ACEH, SWARAJOMNBANG.COM- Untuk kedua kalinya Minggu, 7 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh, sebagai kunjungan kerja keduanya ke provinsi tersebut pascabencana sejak akhir November.
Prresiden tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pagi hari menggunakan pesawat dari Jakarta, lalu menuju Bireuen menumpanghelikopter kepresidenan.
Dalam kunjungan itu, presiden meninjau posko pengungsian di Kecamatan Juli, dapur umum, serta jembatan bailey Teupin Mane yang rusak dan menghubungkan Banda Aceh-Medan. Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa membebaskan KUR Petani korban bencana.
Pada kesempatan itu, presiden berbincang langsung dengan korban. Seorang warga yang menangis curhat “Rumah saya sudah hanyut, Pak”, serta menyalami pengungsi di tenda pengungsian.
Saat erada di desa Balee Panah, Kecamatan Juli, berharap pemerintah membangun ulang rumah mereka yang hilang akibat banjir bandang.
Prabowo memerintahkan Kementerian PUPR memperbaiki bendungan rusak dan menjanjikan rehabilitasi sawah petani dalam 1-2 minggu, dengan memastikan anggaran tersedia serta seluruh sumber daya dikerahkan untuk prioritas nasional di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ia didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta pejabat lain seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Prabowo memerintahkan Kementerian PUPR menyelesaikan perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane dalam satu minggu, membuka tiga jembatan alternatif, serta memperbaiki bendungan rusak yang terdampak longsor. Ia juga menagih Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memastikan listrik menyala di seluruh Aceh malam itu, dengan target 97% pemulihan.
Presiden menjanjikan rehabilitasi sawah petani yang rusak dalam 1-2 minggu, pengiriman pangan dari cadangan nasional selama produksi lokal terganggu, serta penghapusan utang KUR akibat bencana bagi petani terdampak.
Perintah ini menekankan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah untuk prioritas nasional di Aceh. **
