Penulis: Eko Wienarto | Editor: Priyo Suwarno
LOMBOK TIMUR, SWARAJOMBANG.COM– Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Lomtim) menunjukkan komitmennya yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat Teknologi Informasi (TIK) dan Komunikasi (TIK) berupa 4.320 unit Chromebook untuk sekolah dasar di Lombok Timur.
Proyek senilai lebih dari Rp 32 miliar ini diduga merugikan negara hingga Rp 9,27 miliar akibat pengaturan pemenang tender secara sengaja.
Empat tersangka yang telah ditahan sejak 7 November 2025 terdiri dari:
-
Agus Suryanto, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur (2020–2022).
-
Agusadi, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan perangkat TIK.
-
Sulaiman, Direktur CV Cerdas Mandiri.
-
Muhammad Jakfar, marketing PT JP Press.
Mereka disinyalir terlibat dalam persekongkolan untuk mengatur pemenang pengadaan melalui sistem katalog elektronik, sehingga proyek diberikan kepada penyedia tertentu secara tidak transparan dan merugikan keuangan daerah.
Upaya penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sangat menyeluruh, melibatkan penyelidikan selama enam bulan serta pemeriksaan sekitar 60 saksi, dua ahli, bukti surat, dan audit dari kantor akuntan publik.
Penahanan terhadap para tersangka dilakukan untuk mencegah risiko hilangnya barang bukti, melarikan diri, atau pengulangan tindak pidana korupsi.
Selain empat tersangka awal, penyidikan juga mengungkap keterlibatan dua tersangka baru dari pihak penyedia, yakni Direktur PT Temprina Media Grafika dan Direktur PT Dinamika Indomedia, yang diduga turut berperan dalam pengaturan proyek ini.
Kasus ini menggambarkan bagaimana praktik korupsi dapat merusak proses pengadaan barang publik dan menimbulkan kerugian negara yang besar.
Penegakan hukum tegas melalui pemanggilan dan penahanan para pelaku korupsi di Lombok Timur menjadi wujud nyata keberanian aparat dalam memberantas korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus berkomitmen meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang. **
