Penulis: Saifudin | Editor: Priyo Suwarno
SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM- Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pengadaan barang dan jasa untuk SMK pada 2017, Rabu 19 Maret 2025.
Dr Mia Amiati, Kepala Kejati Jatim mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diknas Jatim Hudiono, sedangkan Syaiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan Jatim saat itu, diperiksa di penjara karena kasus lain.
Kejati juga memeriksa 25 kepala sekolah SMK swasta yang menerima hibah bantuan dari Diknas Provinsi Jatim, demikian unggah akun Instagram@suarasurabayamedia, Kamis 20 Maret 2025.
Dalam dugaan korupsi senilai Rp65 miliar ini, dibagi menjadi dua paket pekerjaan pengadaan barang untuk 25 SMK swasta di 11 kota dan kabuopaten di wilayah jawa Timur. Dua perusahaan ditunjuk sebagai pemenang lelang, yakni PT Desina Dewa Rizky dengan nilai kontrak Rp30,5 miliar dan PT Delta Sarana Medika dengan nilai kontrak Rp33,06 miliar.
Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan ketidaksesuaian barang dengan kebutuhan sekolah serta dugaan mark up harga. Salah satu contohnya, barang seharga Rp2 juta dilaporkan menjadi Rp2,6 miliar, memicu dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait dugaan korupsi dana hibah pengadaan barang dan jasa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) senilai Rp65 miliar.
Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti yang cukup dalam kasus dugaan mark up pengadaan yang terjadi pada tahun 2017.
Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, menyatakan bahwa selain di kantor Dinas Pendidikan, tim penyidik juga menggeledah lima lokasi lainnya.
Penggeledahan ini dilakukan setelah kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan, di mana sejumlah dokumen, surat-menyurat, serta barang bukti elektronik seperti ponsel dan laptop disita untuk memperkuat alat bukti.
Sebanyak 25 kepala sekolah SMK swasta yang menerima hibah di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur telah diperiksa sebagai saksi. Selain itu, pejabat terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Kepala Biro Hukum Provinsi juga telah dimintai keterangan.
Mia menambahkan bahwa ada indikasi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam pengadaan ini, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Dugaan korupsi ini melibatkan pembagian dana hibah menjadi dua paket pekerjaan untuk 25 SMK swasta, dengan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Misalnya, barang yang seharusnya berharga sekitar Rp2 juta dilaporkan dalam anggaran sebesar Rp2,6 miliar.
Kejati Jatim juga telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara akibat kasus ini. **
