Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM- Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sangat seriusan mendukung pendirian dan kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.
Bupati Jombang, H. Warsubi menyatakan, program ini akan diluncurkan serentak oleh Presiden RI pada 14 Juli 2025 dan menjadikan SKB Mojoagung sebagai salah satu titik prioritas nasional.
Sementara itu, lanjut dia, penetapan siswa baru telah difinalisasi melalui Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025.
“Proses administrasi termasuk perjanjian kerja sama terkait lahan dan bangunan telah tuntas, menjadikan Jombang sebagai salah satu daerah yang paling siap secara administratif di Indonesia,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak main-main dalam mengawal program nasional tersebut.
“Ini bukan sekadar proyek, tetapi tanggung jawab negara kepada anak-anak dalam kondisi miskin. Saya tegaskan, Jombang siap menjadi yang terdepan. Semua unsur, dari Pemkab hingga Dinas teknis, kami kerahkan total demi memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi secara layak dan bermartabat,” ujar Warsubi.
Warsubi menambahkan, proses renovasi gedung SKB Mojoagung terus dikebut. Tim dari Sekretariat Negara dan BPKP Jawa Timur telah melakukan monitoring langsung, dan hasil evaluasi menyatakan progres sangat memuaskan.
Meski begitu, masih terdapat beberapa kendala teknis seperti kebutuhan daya listrik sebesar 23.000 KWH, keterbatasan fungsi dapur sesuai standar Kementerian PU, serta penyelesaian instalasi internet yang tengah difinalisasi bersama Telkom.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jombang, Purwanto menjelaskan, dari sisi tenaga kependidikan, Pemkab Jombang telah mengusulkan kebutuhan personel lengkap, termasuk wali asuh, satpam, juru masak hingga cleaning service.
“Hingga kini belum ada tindak lanjut resmi dari Kementerian Sosial, yang diketahui membuka sistem rekrutmen tersendiri melalui jalur internal SDM Kemensos,” ujarnya.
Namun, Purwanto memastikan bahwa seluruh koordinasi lintas instansi terus dilakukan secara intensif dalam rangka persiapan SR.
“Kami memahami bahwa tantangan birokrasi pusat tidak mudah. Tapi instruksi Pak Bupati jelas: tidak ada kata menunggu. Kami terus menjemput bola ke kementerian dan memastikan seluruh elemen di lapangan bergerak serentak,” kata Purwanto.
Terkait dengan pengadaan lahan untuk pengembangan jangka panjang, lanjut dia, SK-nya sudah disusun dan saat ini tengah menunggu proses penandatanganan final serta penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR dan Kemensos.
“Langkah-langkah hukum juga tengah disiapkan sebagai dasar penetapan lokasi agar tidak menimbulkan hambatan ke depan,” lanjutnya.
Dengan berbagai persiapan dan komitmen tersebut, Purwanto menegaskan, Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung diharapkan menjadi salah satu model percontohan nasional dalam pelayanan pendidikan alternatif berbasis sosial.**
