Penulis: Inten Prawesti | Editor: Gandung Kardiyono
KOTA MOJOKERTO, SWARAJOMBANG.COM -Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Salah satunya dengan memanfaat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam administrasi pemerintahan.
Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka kegiatan Evaluasi dan Sosialisasi Pemanfaatan TTE yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada Senin (29/9) di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Mojokerto.
Wali Kota menyampaikan bahwa TTE mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Ia mencotohkan bahwa setiap hari seorang kepala daerah harus menandatangani banyak dokumen.
“Kalau tanda tangan basah segitu banyaknya, bisa berjam-jam dan melelahkan. Tapi dengan TTE, meski sedang dinas luar, saya bisa menandatangani banyak berkas hanya dengan gadget. Semuanya bisa selesai lebih cepat dan efisien,” katanya.
Selain mempersingkat waktu, TTE juga mengurangi kebutuhan penggunaan kertas dan alat tulis kantor (ATK).
Ia menegaskan arsip elektronik memiliki nilai hukum yang sama dengan arsip fisik dan dari sisi pengelolaan dokumen bisa lebih praktis dan ruang kerja menjadi lebih rapi.
“Yang paling penting adalah bagaimana menjaga keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Karena kalau sampai bocor, pasti ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta ASN untuk memahami tata cara penggunaan TTE secara menyeluruh, termasuk mekanisme pengamanan data dan identitas digital.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 756 pengguna TTE terverifikasi di lingkup Pemkot Mojokerto dengan total dokumen yang diterbitkan mencapai 777 dokumen elektronik.
“Mestinya semua ASN sudah menggunakan. Bagi yang usianya di bawah 50 tahun, harus adaptif dan mau belajar. Jangan merasa berat, karena ada tenaga teknis yang siap membantu. Ini sudah tuntutan zaman,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, ia kembali menekankan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi.
Jika birokrasi masih berjalan konvensional, keluhan masyarakat akan semakin banyak.
Setiap tahun, Kementerian PAN-RB mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, dan pemanfaatan TTE dinilai berkontribusi langsung dalam meningkatkan nilai akuntabilitas tersebut.
“Transformasi digital, termasuk TTE, arahnya jelas: menjadikan pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Ia berharap semakin banyak ASN yang memahami dan menerapkan TTE dalam tugas sehari-hari.
Dengan begitu, Pemkot Mojokerto tidak hanya lebih modern dan efisien, tetapi juga lebih siap menghadapi tuntutan birokrasi yang dinamis. **
