Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Perbedaan penetapan 1 Ramadan 1447 H kini resmi mencuat: pemerintah dan NU memulai puasa pada Kamis, 19 Februari 2026, sementara Muhammadiyah lebih dulu sehari pada 18 Februari.
Pengumuman ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Sidang yang dipimpin Menag Nasaruddin Umar itu menyimpulkan bahwa hilal 29 Sya’ban belum terlihat dan gagal memenuhi syarat MABIMS, yakni ketinggian minimal 3 derajat serta elongasi 6,4 derajat.
Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dari Tim Hisab Rukyat Kemenag, ditambah ketiadaan laporan rukyat hilal dari berbagai wilayah Indonesia. Sidang diikuti oleh duta besar, anggota DPR, MUI, serta ormas Islam melalui tiga tahap pembahasan.
Pemerintah bersama NU akhirnya menetapkan 19 Februari sebagai 1 Ramadan, berbeda dengan Muhammadiyah yang mengumumkannya pada 18 Februari lewat hisab mereka sendiri.
Perbedaan ini muncul akibat pendekatan berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah antara Kemenag dan Muhammadiyah.
Metode Kemenag
Kemenag menggabungkan hisab astronomi dengan rukyatul hilal atau pengamatan langsung, sesuai standar MABIMS yang mensyaratkan hilal minimal 3 derajat ketinggian dan elongasi 6,4 derajat.
Karena pada 17 Februari hilal di wilayah Indonesia masih negatif dan tak terpantau, maka bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari penuh.
Sementara itu, Muhammadiyah berpegang pada Hisab Hakiki Wujudul Hilal melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) atau Kriteria Turki 2016, yang memperkirakan kemunculan hilal secara global tanpa bergantung pada pengamatan lapangan.
Pendekatan ini memungkinkan Muhammadiyah mengumumkan tanggal lebih awal satu hari via Maklumat PP Muhammadiyah.
Perbedaan penetapan semacam ini memang kerap terjadi setiap tahun, namun tetap diterima sebagai bagian dari kebhinekaan beragama; umat Islam bebas mengikuti mazhab masing-masing tanpa menimbulkan perselisihan. **
