Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada selisih signifikan dalam data perdagangan antara Indonesia dan China, mencapai lebih dari 11,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 186,76 triliun.
Data perdagangan Indonesia dengan China menunjukkan ketidaksesuaian signifikan, di mana ekspor Indonesia dilaporkan lebih rendah dibandingkan impor yang dicatat China, dengan selisih hingga 11,2 miliar USD atau Rp186,76 triliun secara keseluruhan, termasuk 8,4 miliar USD pada ekspor.
Contoh spesifik pada ekspor nikel menunjukkan gap hingga 1,41 juta ton atau US$400,5 juta selama 2020-2024, di mana data China lebih rendah dari laporan Indonesia. Temuan ini memicu investigasi Kementerian Keuangan pada November 2025 terkait dugaan under-invoicing dan penggelapan.
Selisih terbesar ditemukan pada data ekspor Indonesia ke China, dengan indikasi sekitar 8,4 miliar dolar AS (Rp 140,07 triliun) yang diduga tidak tercatat, berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Temuan ini muncul setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada 27 November 2025, ketika Kementerian Keuangan mulai mendalami ketidaksesuaian data tersebut.
Purbaya menitikberatkan perlunya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mengatasi masalah ini, termasuk risiko pembekuan lembaga tersebut dan kemungkinan penyerahan tugas pengawasan kepada perusahaan asing jika perbaikan tidak tercapai dalam satu tahun ke depan.
Selain itu, sekitar 16.000 pegawai Bea Cukai berpotensi dirumahkan, sebagai dampak serius dari dugaan praktik penggelapan dan under-invoicing yang tengah diselidiki.
Meski demikian, Bea Cukai mencatat capaian positif dalam penerimaan negara hingga Oktober 2025, terutama pada bea keluar dan cukai, meski menghadapi tantangan dalam pemberantasan praktik ilegal di beberapa sektor.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membeli data perdagangan dari sumber luar negeri yang menunjukkan ketidaksesuaian besar antara volume ekspor yang dilaporkan Indonesia dengan data impor China.
Data resmi dalam negeri dianggap kurang akurat, sehingga data luar negeri ini memberikan gambaran jelas mengenai kesenjangan tersebut.
Mahfud menyatakan indikasi adanya pihak-pihak yang dalam puluhan tahun telah menikmati dana negara secara tidak sah, mengutip data yang diperlihatkan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang memicu sorotan publik.
Pernyataan Mahfud ini disampaikan melalui YouTube Forum Keadilan TV pada 22 November 2025 dan menjadi topik hangat di media sosial pada akhir November 2025. **
