Menu

Mode Gelap

Ekonomi

Dilaporkan ke Polisi, Prof Bambang Tegas Perhitungannya Ilmiah dan Valid

badge-check


					Guru besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo, dilaporkan ke polisi terkait penghitungan kerugian eko sistem atas tata niaga timah di provinsi Bangka Balitung. Foto: https: fahutan.ipb.ac.id Perbesar

Guru besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo, dilaporkan ke polisi terkait penghitungan kerugian eko sistem atas tata niaga timah di provinsi Bangka Balitung. Foto: https: fahutan.ipb.ac.id

Penulis: Hadi S. Purwanto  |  Editor: Priyo Suwarno

PANGKALPINANG, SWARAJOMBANG.COM-  Prof. Bambang Hero Saharjo, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dan ahli lingkungan, Kamis 9 Januari 2025,  memberikan respon setelah dilaporkan ke polisi terkait perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun dalam kasus korupsi tata niaga timah.  Dia menyatakan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip ilmiah dan integritas dalam penelitiannya.

Ia menegaskan bahwa penghitungan kerugian lingkungan yang dilakukannya tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Bambang juga mengungkapkan keyakinannya bahwa hasil perhitungannya penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.

Ia percaya bahwa tantangan yang dihadapinya mencerminkan kesulitan yang sering dihadapi oleh para ahli lingkungan dalam memperjuangkan kebenaran di tengah tekanan politik dan hukum.

Meskipun menghadapi kritik dan tantangan, Bambang tetap optimis bahwa generasi muda Indonesia akan melanjutkan perjuangannya dalam menjaga lingkungan dan mengatasi masalah korupsi.

Prof. Bambang Hero Saharjo memberikan reaksi tegas terhadap laporan yang diajukan kepadanya terkait perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun dalam kasus korupsi tata niaga timah. Ia menegaskan bahwa penghitungan yang dilakukannya berlandaskan metode ilmiah yang valid dan independen, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun.

Bambang mengkritik tuduhan yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki kompetensi dalam menghitung kerugian keuangan negara, mengingat latar belakangnya sebagai ahli lingkungan.

Ia berpendapat bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, dan ia merasa bahwa metode yang digunakan, termasuk citra satelit, adalah sah dan sesuai dengan standar yang ada.

Ia juga menyoroti dampak negatif dari laporan tersebut terhadap ekonomi lokal, di mana banyak perusahaan tambang terpaksa ditutup akibat proses hukum yang berlarut-larut. Bambang menegaskan bahwa hasil perhitungannya adalah untuk kepentingan publik dan perlindungan lingkungan, bukan untuk merugikan masyarakat atau perusahaan

Laporan Perpat

Ketua DPD Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung, Andi Kusuma melaporkan Prof. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dan ahli lingkungan, ke Polda babel di Pangkalpinang.

Laporan ini diajukan, Rabu 8 Januari 2025, terkait dugaan ketidakvalidan hasil perhitungan kerugian negara yang mencapai Rp 271 triliun dalam kasus korupsi tata niaga timah.

Bambang Hero dilaporkan karena hasil perhitungannya digunakan sebagai dasar tuntutan terhadap terdakwa korupsi, termasuk Harvey Moeis. Namun, kompetensi Bambang sebagai saksi ahli dipertanyakan karena ia adalah ahli lingkungan dan bukan ahli keuangan negara. Metode penghitungan yang menggunakan citra satelit juga dianggap tidak akurat oleh pelapor.

Andi Kusuma menyatakan bahwa perhitungan tersebut merugikan masyarakat Bangka Belitung dan mengklaim bahwa banyak perusahaan tambang ditutup akibat dampak hukum dari kasus ini, yang menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.

Dia menekankan bahwa penghitungan kerugian harus dilakukan oleh ahli keuangan untuk memastikan keakuratan dan relevansi.

Kasus ini telah menimbulkan efek domino pada ekonomi lokal, dengan banyak perusahaan tambang terpaksa ditutup dan masyarakat setempat merasa dirugikan oleh nilai kerugian yang dinilai tidak realistis. Andi meminta agar aparat hukum menindaklanjuti laporan ini demi keadilan bagi semua pihak.

Direktur Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menyatakan bahwa laporan tersebut akan dipelajari untuk menentukan langkah selanjutnya. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

100 Personal RSU Muhammadiyah Ikuti Latihan Pemadaman dari BPBD Jombang

29 April 2026 - 13:04 WIB

Dugaan Korupsi Rp 268 Miliar, Kejati Menahan Arinal Djunaidi Mantan Gubernur Lampung

28 April 2026 - 23:32 WIB

Lansia Bernama Sakip Warga Gongseng Megaluh Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai

28 April 2026 - 22:21 WIB

163 Gerai KDMP Jombang Sudah Rampung 100 %, Hari Purnomo: Masalah Utama Ketersediaan Lahan

28 April 2026 - 16:11 WIB

Ujicoba B50 untuk Diesel Lokomotif KAI Lempuyangan – Yogyakarta, Bisa Hemat Devisa Rp157 Triliun/ Tahun

27 April 2026 - 18:40 WIB

Kementrian ESDM uji coba BBM B50, pafa mesin diesel KAI . Jika uji coba ini sukses maka RI bisa beremat devisa hingga Rp 157 triliun/ tahun. Foto: Liputan6

ESDM Dorong Energi Alternatif, CNG dan DME Jadi Opsi

27 April 2026 - 15:56 WIB

B50 Perkuat Ketahanan Energi, Indonesia Tak Lagi Impor Solar

27 April 2026 - 15:41 WIB

Dunia Terpukul Kenaikkan Harga Minyak Mentah $US107/Barel, Subsudi BBM RI Bisa Melonjak Hingga Rp500 Triliun

27 April 2026 - 10:56 WIB

Ilustrasi kenaikkan harga minyak dunia Senin, 27 April 2026, tembus $US107/ barel kondisi ekonomi dumia masih mencekam. Foto: liputa6

Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Selama 60 Hari Agar Tekan Harga

26 April 2026 - 19:33 WIB

Trending di Ekonomi